SuaraSulsel.id - DPRD Sulawesi Selatan meminta Pemerintah provinsi memperjelas status pengelolaan Rumah Sakit Ainun Habibie Parepare. Berkaitan dengan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tentang rencana pembangunan lima rumah sakit regional.
"Kami minta rumah sakit ini diperjelas statusnya, apakah Rumah Sakit Regional milik Pemprov Sulsel, atau milik Pemerintah Kota Parepare. Karena ada bantuan keuangan provinsi ke Pemkot Parepare," ujar Ketua Komisi E, Andi Muhammad Irfan AB saat rapat kerja di kantor DPRD setempat, Makassar, Senin 4 Juli 2022.
Legislator Fraksi PAN ini juga meminta ketegasan siapa pihak yang berhak mengelola rumah sakit itu, apakah statusnya regional dikelola provisi atau milik Pemkot Parepare.
Karena sebelumnya, dimasa jabatan Nurdin Abdullah sebagai Gubernur Sulsel, telah memberikan dana senilai Rp75 miliar tepat pada Hari Jadi Pemkot Parepare di tahun 2019.
"Jangan sampai kita klaim, tapi belakangan itu barang sepenuhnya dikelola Pemerintah Kota Parepare, ini harus diperjelas," ucapnya menekankan.
Dari penelusuran pada situs Direktorat Jenderal Kementerian Pelayanan Kesehatan Republik Indonesia, Rumah Sakit Habibie Aniun masuk dalam aset milik Pemkot Parepare.
Anggota Komisi E lainnya, Andi Mangunsidi Massarappi menambahkan, status Rumah Sakit Ainun Habibie merupakan aset Pemkot Parepare. Karena sejauh ini tidak ada Pendapatan Asli Daerah masuk ke kas Pemprov Sulsel.
Menanggapi hal tersebut, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulsel, Arman Bausat menyampaikan, memang direncanakan pembangunan lima Rumah Sakit Regional di Sulsel, sesuai yang tertuang dalam RPJMD dicanangkan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2018-2024.
Meski demikian, pihaknya mengakui rumah sakit itu bukan dikelola Pemprov Sulsel, melainkan masih dikelola Pemkot Parepare. Namun sudah ada bantuan diberikan Pemprov di masa jabatan Nurdin Abdullah. Sebelum berhadapan dengan masalah hukum.
Baca Juga: 20 Tahun Kota Palopo, Iqbal Suhaeb Harap Palopo Tangguh dan Ekonomi Tumbuh
"Walau pun rumah sakit regional Parepare tidak diakui, tapi Pemerintah Provinsi telah memberikan bantuan keuangan saat itu, (masa jabatan Nurdin Abdullah)," kata Arman menanggapi.
Mengenai rencana pembangunan lima Rumah Sakit Regional di Sulsel, tambah Arman, saat ini baru di Kabupaten Bone dalam tahap groundbreaking atau pemasangan pondasi yang dianggarkan Rp110 miliar. Sedangkan tiga lainnya belum berjalan dan lokasi belum jelas. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Guru Besar UII: Publik Tak Cukup Tuntut Maaf, Layak Layangkan Mosi Tidak Percaya pada Prabowo
- Sayembara Rp10 Juta Dedi Mulyadi Dikritik UGM, Dinilai Cermin Gagalnya Negara Jamin Keamanan
- Tak Terima Disita, Pemilik Emas dan Uang Sitaan Kejagung di Kasus Febrie Bakal Ajukan Praperadilan
- Serum Viva untuk Flek Hitam Warna Apa? Ini 2 Varian Terbaiknya
- 5 Rekomendasi Parfum Aroma Vanilla di Alfamart, Wangi Mewah Tahan Lama untuk Harian
Pilihan
-
Bayi 'Putri Duyung' Lahir di OKI, Apa Itu Sirenomelia yang Membuat Kakinya Menyatu?
-
Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
-
Penjaga Rumah Febrie Adriansyah Ditemukan Tewas, Mulut dan Hidung Berbusa
-
Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Kejagung, Teriak Kriminalisasi Saat Digiring ke Mobil Tahanan
-
Takut Lumpuh, Hotman Paris Pilih Mundur Jadi Pengacara Febrie Usai Pijit di Bojong Gede Tak Mempan
Terkini
-
Pemuda Sinjai Merantau Demi Biayai Adik, Tewas Dikeroyok Massa
-
Dugaan Asusila Guru SD di Patimpeng Bone Disorot, SEMMI: Tolak Damai !
-
Unhas Ungkap Riwayat Akademik Siti Zahra, Dokter Internship Ditemukan Tewas di Kalibata City
-
Dituduh Curi Motor, Pria Asal Sinjai Tewas Dikeroyok Massa di Indomaret
-
Gubernur Sulsel Ground Breaking Ruas Rantepao-Pangala-Baruppu