SuaraSulsel.id - DPRD Sulawesi Selatan meminta Pemerintah provinsi memperjelas status pengelolaan Rumah Sakit Ainun Habibie Parepare. Berkaitan dengan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tentang rencana pembangunan lima rumah sakit regional.
"Kami minta rumah sakit ini diperjelas statusnya, apakah Rumah Sakit Regional milik Pemprov Sulsel, atau milik Pemerintah Kota Parepare. Karena ada bantuan keuangan provinsi ke Pemkot Parepare," ujar Ketua Komisi E, Andi Muhammad Irfan AB saat rapat kerja di kantor DPRD setempat, Makassar, Senin 4 Juli 2022.
Legislator Fraksi PAN ini juga meminta ketegasan siapa pihak yang berhak mengelola rumah sakit itu, apakah statusnya regional dikelola provisi atau milik Pemkot Parepare.
Karena sebelumnya, dimasa jabatan Nurdin Abdullah sebagai Gubernur Sulsel, telah memberikan dana senilai Rp75 miliar tepat pada Hari Jadi Pemkot Parepare di tahun 2019.
"Jangan sampai kita klaim, tapi belakangan itu barang sepenuhnya dikelola Pemerintah Kota Parepare, ini harus diperjelas," ucapnya menekankan.
Dari penelusuran pada situs Direktorat Jenderal Kementerian Pelayanan Kesehatan Republik Indonesia, Rumah Sakit Habibie Aniun masuk dalam aset milik Pemkot Parepare.
Anggota Komisi E lainnya, Andi Mangunsidi Massarappi menambahkan, status Rumah Sakit Ainun Habibie merupakan aset Pemkot Parepare. Karena sejauh ini tidak ada Pendapatan Asli Daerah masuk ke kas Pemprov Sulsel.
Menanggapi hal tersebut, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulsel, Arman Bausat menyampaikan, memang direncanakan pembangunan lima Rumah Sakit Regional di Sulsel, sesuai yang tertuang dalam RPJMD dicanangkan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2018-2024.
Meski demikian, pihaknya mengakui rumah sakit itu bukan dikelola Pemprov Sulsel, melainkan masih dikelola Pemkot Parepare. Namun sudah ada bantuan diberikan Pemprov di masa jabatan Nurdin Abdullah. Sebelum berhadapan dengan masalah hukum.
Baca Juga: 20 Tahun Kota Palopo, Iqbal Suhaeb Harap Palopo Tangguh dan Ekonomi Tumbuh
"Walau pun rumah sakit regional Parepare tidak diakui, tapi Pemerintah Provinsi telah memberikan bantuan keuangan saat itu, (masa jabatan Nurdin Abdullah)," kata Arman menanggapi.
Mengenai rencana pembangunan lima Rumah Sakit Regional di Sulsel, tambah Arman, saat ini baru di Kabupaten Bone dalam tahap groundbreaking atau pemasangan pondasi yang dianggarkan Rp110 miliar. Sedangkan tiga lainnya belum berjalan dan lokasi belum jelas. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- Menteri Keuangan Purbaya Diganti Hari Ini? Wakilnya Sudah ke Istana Pakai Jas
- 3 Rekomendasi Helm Half Face Rp200 Ribuan yang Paling Dicari Bikers, Nyaman Buat Harian
- Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
- Defisit APBN 'Cuma' 0,91 Persen, Purbaya Khawatir Kementerian-Lembaga Minta Anggaran Tambahan
Pilihan
-
Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor
-
Dilantik Jadi Menkeu, Suahasil Akui Tak Berkomunikasi Dengan Purbaya
-
Purbaya Diganti, Nilai Tukar Rupiah Langsung Loyo ke Level Rp17.699
-
Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
-
Ada Pelantikan di Istana Sore Ini, Pratikno Ngaku Dapat Undangan Mendadak
Terkini
-
5 Mahasiswa Pelaku Aborsi Ditangkap di Kendari
-
Sampai Kapan Aturan Ganjil Genap Antre BBM di SPBU Sulawesi Selatan?
-
Karyawan SPBU Makassar Jatuh Sakit, Video Prabowo Ini Disebut Membuat Panjang Antrean
-
15 Tahun Mengabdi, Mantri BRI Dewi Natalia Jadi Benteng Debitur Mikro dari Rentenir
-
Basarnas Makassar Kerahkan KN SAR Kamajaya Cari Korban KMP Virgo Transport 8