SuaraSulsel.id - Pemerintah Malaysia akan berusaha menjaga tingkat inflasi di negara itu tetap rendah dan terkendali. Untuk memastikan kesejahteraan keluarga Malaysia, kata Ketua Satuan Tugas (Satgas) Khusus Jihad Melawan Inflasi Annuar Musa.
Annuar, yang juga merupakan Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia mengatakan, mereka akan memperhatikan semua harga barang dan jasa yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan laju inflasi, selain ayam, telur, dan minyak goreng.
“Kami juga memberikan jaminan bahwa kami akan terus mengambil pendekatan proaktif untuk mengendalikan dan menjaga inflasi negara pada tingkat yang rendah dan terkendali,” kata Annuar, seperti dikutip Bernama, Kamis 30 Juni 2022.
Annuar mengatakan pembentukan satgas juga akan memperkuat kerja sama antar berbagai instansi dan akan diperluas jika diperlukan.
Tugas utama Satgas Khusus tidak terbatas pada kementerian anggota. Karena lebih banyak menteri akan diundang ke dalam satgas jika ada masalah yang relevan dengan mereka.
“Beberapa instansi juga akan diikutsertakan, seperti Bank Negara Malaysia (BNM), Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan kelompok konsultan yang memiliki keahlian untuk memberikan pandangan dan saran kepada satgas ini, terutama mengenai langkah-langkah yang dapat diambil,” katanya.
Annuar mengatakan meskipun tingkat inflasi di seluruh dunia sedang meningkat, Malaysia masih termasuk negara dengan tingkat inflasi terendah, yaitu sebesar 2,8 persen.
“Mungkin banyak yang tidak menyadari bahwa ini adalah hasil dari komitmen pemerintah dalam menerapkan langkah pengendalian harga, terutama untuk barang-barang kebutuhan pokok dengan pemerintah memberikan beberapa subsidi,” ujar dia.
Tahun lalu di Parlemen, pemerintah telah menyetujui subsidi total RM33 miliar ringgit Malaysia (RM) atau setara Rp111,92 triliun untuk 2022.
Tetapi karena melihat tren kenaikan harga, Kementerian Keuangan (MOF) telah memproyeksikan subsidi aktual lebih dari RM70 miliar atau setara Rp237,39 triliun.
“Artinya, pemerintah tetap mempertahankan kebijakan pemberian subsidi untuk barang-barang tertentu agar masyarakat tidak terkena dampak inflasi yang parah,” katanya.
Satuan Tugas Khusus Jihad Melawan Inflasi melakukan rapat pertama, yang dihadiri juga oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Konsumen Alexander Nanta Linggi dan Sekretaris Utama Pemerintah Mohd Zuki Ali.
Rabu (29/6), Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan bahwa Kabinet telah setuju untuk membentuk satuan tugas khusus untuk membantu keluarga Malaysia menghadapi kenaikan biaya hidup.
Ismail Sabri mengatakan tugas utama Satgas Khusus adalah mengumpulkan semua informasi dari kementerian, lembaga, dan masyarakat, serta merumuskan strategi dan mengoordinasikan tindakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan inflasi, terutama dalam mengendalikan kenaikan harga secara lebih efisien dan efektif. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
Terkini
-
Puluhan Ribu Kasus, Begini Cara Melindungi Diri dari Virus Campak yang Mudah Menular
-
Wali Kota Makassar Tolak Pengadaan Kendaraan Dinas Baru
-
Skripsi Ternyata Bisa Dipatenkan! Ini Langkah Mudah Alumni Universitas Tomakaka Lindungi Karya
-
Debat Publik Soroti Danantara, Antara Janji Kemakmuran dan Kekhawatiran Mega Korupsi
-
Masuk Kategori Cukup Bebas, Sulsel Jadi Sorotan dalam Rakor Kemerdekaan Pers di Makassar