Investigasi Jual Beli Jabatan di Pemprov Sulawesi Tengah, Ombudsman: Harus Tuntas

Investigasi dapat dilakukan jika tim investigasi yang dibentuk Gubernur Sulteng Rusdy Mastura tidak menyampaikan kepada publik hasil investigasi yang telah dilakukan sejak 7 Mei atau proses investigasi yang dilakukan hanya berjalan di tempat atau bahkan sampai dihentikan tanpa hasil.

"Kita harap masyarakat atau salah satu pejabat yang akan diangkat dalam pelantikan itu namun tidak jadi melapor ke Ombudsman. Kita akan jaga kerahasiaan identitas pelapor," kata dia.

Ia menyatakan pintu masuk Ombudsman dapat melakukan pemeriksaan dan investigasi hanya jika ada masyarakat atau aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sulteng yang mengetahui dan memiliki bukti adanya dugaan praktik jual beli jabatan melapor secara resmi ke Ombudsman.

"Kewenangan Ombudsman adalah meminta klarifikasi kepada pelapor, pihak-pihak yang dilaporkan. Kemudian memeriksa dan melakukan investigasi. Setelah itu kita laporkan kepada gubernur hasil dari pemeriksaan dan investigasi tersebut," kata dia lagi.

Baca Juga: Rentan Pungli, Ombudsman Kepri Minta Saber Pungli Ikut Awasi Penerimaan Peserta Didik

Saat ini kata Rus'an, Ombudsman RI Perwakilan Sulteng masih menahan diri untuk ikut terlibat mengungkap dugaan praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemprov Sulteng karena menghargai pihak-pihak yang kini tengah bekerja termasuk kepolisian dan kejaksaan yang juga telah turun tangan. (Antara)