Scroll untuk membaca artikel
Muhammad Yunus
Rabu, 25 Mei 2022 | 09:30 WIB
Ilustrasi Tower Telekomunikasi [Shutterstock]

SuaraSulsel.id - Sebanyak 29 persen desa dan kelurahan di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) belum tersentuh jaringan seluler. Sehingga menjadi penghambat pembangunan.

"Saya telah berkomunikasi dengan Kementerian Komunikasi Informasi di Jakarta, dan ternyata didapatkan informasi bawah di Sulbar ini hanya 71 persen atau sebanyak 458 desa dan kelurahan dapat mengakses jaringan seluler," kata penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik di Mamuju, Selasa (24/5/2022).

Ia mengatakan, sebanyak 29 persen atau 182 desa dan kelurahan mengalami "Blank spot" atau belum mendapatkan jaringan telekomunikasi dan jaringan seluler.

"Saya sudah berkeliling Sulbar, dan ternyata banyak daerah yang tidak bisa mengakses jaringan seluler. Ini sangat menghambat dan menjadi persoalan pembangunan," katanya.

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Sulawesi Barat Hari Ini, Selasa 24 Mei 2022

Ia mengatakan, satu-satunya Kabupaten di Sulbar yang wilayahnya mampu merasakan jaringan telekomunikasi atau jaringan seluler, adalah Kabupaten Polman.

Karena kata dia, di daerah itu sekitar 92 persen atau sekitar 150 desanya telah mampu mengakses jaringan telekomunikasi.

"Justru Kabupaten Mamuju sebagai ibu kota Provinsi Sulbar, hanya 55 persen desa dan kelurahannya yang mampu mengakses jaringan seluler," katanya.

Sehingga ia mengatakan, masalah jaringan komunikasi ini akan diselesaikan karena sangat menghambat pembangunan.

Ia meminta, agar pemerintah pusat dapat membantu agar seluruh wilayah desa di Sulbar dapat mengakses jaringan telekomunikasi.

Baca Juga: Sulawesi Barat Minta Rute Penerbangan Langsung Bandara Tampa Padang Mamuju ke Jakarta Dibuka

"Maskapai penerbangan Sulbar belum bisa langsung menuju Jakarta, namun transit di kota Makassar, karena penumpang pesawat sedikit, masih banyak desa juga belum tersentuh jaringan seluler, Sulbar kena dua kali masalah di bidang transportasi dan komunikasi, sehingga masalah ini akan diminta pemerintah pusat membantu mencari solusi," katanya. (Antara)

Load More