Masyarakat Adat Kerajaan Nusantara Tagih Janji Presiden Jokowi

SuaraSulsel.id - Masyarakat Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) juga berharap, Kantor Staf Presiden ikut mengawal janji-janji Presiden Joko Widodo kepada MAKN.

Diantaranya, soal revitalisasi keraton/istana kerajaan tidak lagi parsial dan penyelesaian atas tanah-tanah adat ulayat yang berada di bawah wilayah kerajaan.

"Dari beberapa yang dijanjikan Presiden masih ada yang belum direalisasikan, oleh karena itu kami hadir di sini," ucap Ketua Umum MAKN Yang Mulia (YM) Eddy Wirabhumi.

Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko menerima kedatangan pengurus Masyarakat Adat Kerajaan Nusantara (MAKN), di gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (10/5).

Baca Juga: Presiden Jokowi Lepas Kontingen Indonesia Untuk SEA Games 2021

Cegah Intoleransi dan Radikalisme

Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko mengajak Masyarakat Adat Kerajaan Nusantara MAKN ikut mewaspadai isu intoleransi dan radikalisme.

Menurutnya, masyarakat adat kerajaan nusantara memiliki kekuatan besar dalam membangun karakter bangsa, yang bisa menjadi modal besar untuk menangkal ajaran atau paham radikal.

"Kita semua harus ikut terlibat dalam menjaga ini (NKRI). Karena kemampuan pengetahuan saja tidak ada artinya jika semua sudah terjadi. Seperti yang terjadi di timur Tengah," kata Moeldoko.

"Setidaknya kita semua bisa membangun kewaspadaan, kepedulian terhadap masyarakat. Karena ancaman itu (intoleransi dan radikalisme) memang ada," tegasnya.

Baca Juga: Indonesia Target Empat Besar di SEA Games 2021, Jokowi Minta Lebih

Panglima TNI 2013-2015 itu juga optimistis, Masyarakat Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) mampu menjadi wadah untuk membangun karakter dan budaya bangsa Indonesia.

"Local wisdom masih menjadi arah untuk membangun karakter yang kuat," tandas Moeldoko.

Ketua Umum MAKN Yang Mulia (YM) Eddy Wirabhumi menyampaikan, masyarakat adat kerajaan nusantara komitmen menjunjung kebhinekaan sebagai upaya menjaga NKRI.

"Kami (MAKN) sangat komitmen soal keutuhan NKRI. Kami juga tidak akan ikut pada politik praktis, tapi ikut pada politik pemerintahan," terang bangsawan dari Keraton Kasunan Surakarta tersebut.