Gubernur Gorontalo: Pejabat Boleh Gunakan Kendaraan Dinas untuk Mudik Lebaran, Meski KPK Larang

SuaraSulsel.id - Gubernur Gorontalo Rusli Habibie membolehkan pejabat untuk mudik Lebaran dengan mobil dinas. Karena ia menilai pejabatnya banyak yang hanya mudik lokal dan tidak jauh meninggalkan Kota Gorontalo.

“Mereka sudah bekerja keras selama ini, terus mobil dinas aja tidak bisa mereka gunakan. Kurang arif namanya itu. Walaupun pihak KPK melarang, tapi saya membolehkan tapi dengan syarat jangan jauh-jauh. Saya pikir tidak mungkin juga mereka mudik dengan mobil dinas sampai ke Jawa,” kata Rusli saat konferensi pers dan buka puasa bersama mantan pejabat Pemprov Gorontalo, Minggu 25 April 2022.

Bagi Rusli, mobil dinas merupakan fasilitas yang diberikan negara untuk membantu mobilitas pejabatnya.

Apalagi selama Lebaran, kata dia, sejumlah pejabat tetap menjalankan tugasnya terutama pekerjaan yang berkaitan dengan mudik dan Lebaran.

Baca Juga: Lonjakan Arus Mudik di Bandara SMB II Palembang Mulai Terasa, Penumpang Naik 100 Persen

Oleh sebab itu, ia membolehkan penggunaan mobil dinas saat mudik Lebaran sepanjang digunakan dengan penuh tanggungjawab.

“Mobil dinas itu melekat di pejabatnya. Dilarang itu kalau digunakan istri atau anak-anaknya, tapi itu pun kalau dalam keadaan mendesak juga tidak apa-apa,” katanya.

Meski demikian, ia juga meminta para pejabat mematuhi ketentuan tersebut selama menggunakan mobil dinas untuk mudik.

Keamanan Jalur Mudik

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo berharap pengamanan jalur utama lintas Sulawesi di daerah itu diperkuat menjelang arus mudik Lebaran 2022/Idul Fitri 1443 Hijriah.

Baca Juga: Rusli Habibie Pastikan Tiga Nama yang akan Menjadi Penjabat Gubernur Gorontalo Sudah Diusulkan Kepada Presiden Jokowi

Wakil Ketua Komisi I DPRD Gorontalo Utara, Matran Lasunte di Gorontalo, Minggu, mengatakan pemerintah daerah diharapkan dapat mengerahkan pengamanan tambahan bersifat inisiatif dan proaktif di sepanjang lintas Sulawesi yang menjadi jalur utama akses transportasi darat di wilayah tersebut.

Seperti mengaktifkan dukungan pengamanan inisiatif dari masyarakat khususnya di desa-desa yang berada di jalur utama lintas Sulawesi.

Di antaranya menambah penerangan jalan serta menerapkan jaga malam di ruas jalan yang rawan terjadi kecelakaan lalu lintas, baik jalur potensi longsor maupun jalan berlubang.

"Pengamanan proaktif ini diharapkan dapat memperkuat kelancaran dan kenyamanan lintas Sulawesi jelang arus mudik yang biasanya mulai padat terjadi pada H-7 Idul Fitri," katanya.

DPRD berharap, menghadapi mudik Idul Fitri 1443 Hijriah di lintas Sulawesi, seluruh elemen masyarakat memberi dukungan penuh terhadap kinerja Kepolisian dan TNI khususnya untuk kelancaran arus kendaraan yang melintasi wilayah ini.

Baik dari Sulawesi Utara dan sebaliknya maupun dari Sulawesi Tengah juga dari Kota Gorontalo dan sebaliknya.

DPRD pun, kata Matran, seperti tahun-tahun sebelumnya akan ikut memantau pos pengamanan Idul Fitri khususnya pintu masuk perbatasan baik di Kecamatan Atinggola wilayah timur maupun di Kecamatan Tolinggula di wilayah barat.

"Kita bangun optimisme dan semangat di tengah pelonggaran mudik lebaran tahun ini agar situasi daerah khususnya lintas Sulawesi di kabupaten ini tetap aman, lancar dan nol kasus kecelakaan lalu lintas," imbuhnya. (Antara)