Gubernur Gorontalo: Pejabat Boleh Gunakan Kendaraan Dinas untuk Mudik Lebaran, Meski KPK Larang

SuaraSulsel.id - Gubernur Gorontalo Rusli Habibie membolehkan pejabat untuk mudik Lebaran dengan mobil dinas. Karena ia menilai pejabatnya banyak yang hanya mudik lokal dan tidak jauh meninggalkan Kota Gorontalo.

“Mereka sudah bekerja keras selama ini, terus mobil dinas aja tidak bisa mereka gunakan. Kurang arif namanya itu. Walaupun pihak KPK melarang, tapi saya membolehkan tapi dengan syarat jangan jauh-jauh. Saya pikir tidak mungkin juga mereka mudik dengan mobil dinas sampai ke Jawa,” kata Rusli saat konferensi pers dan buka puasa bersama mantan pejabat Pemprov Gorontalo, Minggu 25 April 2022.

Bagi Rusli, mobil dinas merupakan fasilitas yang diberikan negara untuk membantu mobilitas pejabatnya.

Apalagi selama Lebaran, kata dia, sejumlah pejabat tetap menjalankan tugasnya terutama pekerjaan yang berkaitan dengan mudik dan Lebaran.

Baca Juga: Lonjakan Arus Mudik di Bandara SMB II Palembang Mulai Terasa, Penumpang Naik 100 Persen

Oleh sebab itu, ia membolehkan penggunaan mobil dinas saat mudik Lebaran sepanjang digunakan dengan penuh tanggungjawab.

“Mobil dinas itu melekat di pejabatnya. Dilarang itu kalau digunakan istri atau anak-anaknya, tapi itu pun kalau dalam keadaan mendesak juga tidak apa-apa,” katanya.

Meski demikian, ia juga meminta para pejabat mematuhi ketentuan tersebut selama menggunakan mobil dinas untuk mudik.

Keamanan Jalur Mudik

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo berharap pengamanan jalur utama lintas Sulawesi di daerah itu diperkuat menjelang arus mudik Lebaran 2022/Idul Fitri 1443 Hijriah.

Baca Juga: Rusli Habibie Pastikan Tiga Nama yang akan Menjadi Penjabat Gubernur Gorontalo Sudah Diusulkan Kepada Presiden Jokowi

Wakil Ketua Komisi I DPRD Gorontalo Utara, Matran Lasunte di Gorontalo, Minggu, mengatakan pemerintah daerah diharapkan dapat mengerahkan pengamanan tambahan bersifat inisiatif dan proaktif di sepanjang lintas Sulawesi yang menjadi jalur utama akses transportasi darat di wilayah tersebut.