SuaraSulsel.id - Hubungan Masyarakat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Makassar dr Wachyudi Muchsin mengatakan, boleh-boleh saja pemerintah berniat masuk ke fase endemi. Setelah dua tahun menghadapi pandemi.
Tapi dengan catatan harus ada dukungan pemerintah dan masyarakat. Sistem negara sudah harus siap.
"Boleh-boleh saja. Tapi jangan buru-buru. Sebab harus ada dukungan. Sistem negara kita harus disiapkan ke endemi," kata Wachyudi, Rabu 2 Maret 2022.
Dia mengatakan, untuk masuk endemi, protokol kesehatan di semua instansi, gedung, wisata, rumah ibadah, tempat hiburan, dan lainnya harus tegas dan disiplin diterapkan.
Kemudian mendorong terus percepatan vaksinasi. Secara menyeluruh di semua lapisan.
"Semua prokes plus vaksin harus dipersiapkan. Melihat angka pasien yang terpapar sudah melandai 3-4 bulan," katanya Wahcyudi yang sering disapa Dokter Koboi.
Lanjut dokter Yudi, untuk mengubah kondisi menjadi endemi atau hidup berdampingan dengan virus, tentu memerlukan cara pandang hidup dan kondisi yang baru. Cara pandang ini yang akan membawa Indonesia mendekati situasi yang normal.
Hal ini lah yang terus dipersiapkan oleh pemerintah. Sehingga masyarakat tidak kaget saat perubahan situasi terjadi. Sosialisasi dan edukasi menjadi sangat penting.
"Semua upaya yang ada perlu disertai edukasi yang mumpuni agar berdampingan bersama Covid-19 nantinya bukan hanya slogan saja," pungkasnya.
Baca Juga: Dua Tahun Pandemi Covid-19, Indonesia Dinilai Cenderung Menuju Skenario Survival of The Fittest
Selain itu, pemerintah juga harus terus aktif melaksanakan testing dan tracing. Hingga ada jaminan akan fasilitas respon kesehatan yang lebih mumpuni dari saat ini di semua tingkatan .
Dokter Yudi menekankan bahwa butuh proses dan membutuhkan waktu masuk endemi. Tidak bisa langsung main sulap.
"Semua kebijakan dalam proses transisi yang akan kita lalui bersama tentunya tidak dapat dilakukan secara terburu-buru dan hanya mengikuti trend yang ada," katanya.
Pemerintah Tidak Mau Buru-buru
Meski beberapa indikator pengendalian COVID-19 menunjukkan perbaikan. Namun pemerintah tidak akan tergesa-gesa memutuskan status pandemi menjadi endemi.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abraham Wirotomo menegaskan, seluruh keputusan apapun didasarkan pada data science dan kalkulasi yang matang.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- Resmi Gabung Persib, Bojan Hodak Ungkap Jadwal Latihan Kurzawa dan Kedatangan Markx
Pilihan
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
-
MSCI Melihat 'Bandit' di Pasar Saham RI?
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
-
IHSG Anjlok Hampir 8 Persen Gegara MSCI, BEI: Kita Melakukan Segala Effort
-
IHSG Anjlok 7 Persen Usai MSCI Soroti Transparansi dan Likuiditas Saham RI, BEI Buka Suara
Terkini
-
Memasuki Babak Baru, Ini 5 Fakta Kasus Rektor UNM Non Aktif Prof Karta Jayadi
-
5 Fakta Kasus Dugaan Penipuan Putri Dakka: Dari Skema Umrah hingga 'Serang Balik' Polisi
-
Pemprov Sulsel Gelontorkan Rp935 Miliar untuk Pembangunan Luwu Raya di APBD 2025
-
Golkar Sultra Pasang Badan: Polri Harus Tetap di Bawah Komando Presiden!
-
Putri Dakka Bantah Jadi Tersangka, Akan Laporkan Penyidik ke Propam