SuaraSulsel.id - Hubungan Masyarakat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Makassar dr Wachyudi Muchsin mengatakan, boleh-boleh saja pemerintah berniat masuk ke fase endemi. Setelah dua tahun menghadapi pandemi.
Tapi dengan catatan harus ada dukungan pemerintah dan masyarakat. Sistem negara sudah harus siap.
"Boleh-boleh saja. Tapi jangan buru-buru. Sebab harus ada dukungan. Sistem negara kita harus disiapkan ke endemi," kata Wachyudi, Rabu 2 Maret 2022.
Dia mengatakan, untuk masuk endemi, protokol kesehatan di semua instansi, gedung, wisata, rumah ibadah, tempat hiburan, dan lainnya harus tegas dan disiplin diterapkan.
Kemudian mendorong terus percepatan vaksinasi. Secara menyeluruh di semua lapisan.
"Semua prokes plus vaksin harus dipersiapkan. Melihat angka pasien yang terpapar sudah melandai 3-4 bulan," katanya Wahcyudi yang sering disapa Dokter Koboi.
Lanjut dokter Yudi, untuk mengubah kondisi menjadi endemi atau hidup berdampingan dengan virus, tentu memerlukan cara pandang hidup dan kondisi yang baru. Cara pandang ini yang akan membawa Indonesia mendekati situasi yang normal.
Hal ini lah yang terus dipersiapkan oleh pemerintah. Sehingga masyarakat tidak kaget saat perubahan situasi terjadi. Sosialisasi dan edukasi menjadi sangat penting.
"Semua upaya yang ada perlu disertai edukasi yang mumpuni agar berdampingan bersama Covid-19 nantinya bukan hanya slogan saja," pungkasnya.
Baca Juga: Dua Tahun Pandemi Covid-19, Indonesia Dinilai Cenderung Menuju Skenario Survival of The Fittest
Selain itu, pemerintah juga harus terus aktif melaksanakan testing dan tracing. Hingga ada jaminan akan fasilitas respon kesehatan yang lebih mumpuni dari saat ini di semua tingkatan .
Dokter Yudi menekankan bahwa butuh proses dan membutuhkan waktu masuk endemi. Tidak bisa langsung main sulap.
"Semua kebijakan dalam proses transisi yang akan kita lalui bersama tentunya tidak dapat dilakukan secara terburu-buru dan hanya mengikuti trend yang ada," katanya.
Pemerintah Tidak Mau Buru-buru
Meski beberapa indikator pengendalian COVID-19 menunjukkan perbaikan. Namun pemerintah tidak akan tergesa-gesa memutuskan status pandemi menjadi endemi.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abraham Wirotomo menegaskan, seluruh keputusan apapun didasarkan pada data science dan kalkulasi yang matang.
Berita Terkait
Terpopuler
- Promo Indomaret 12-18 Maret: Sirup Mulai Rp7 Ribuan, Biskuit Kaleng Rp15 Ribuan Jelang Lebaran
- 5 Mobil Bekas Irit Bensin Pajak Murah dengan Mesin 1000cc: Masa Pakai Lama, Harga Mulai 50 Jutaan
- 45 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 Maret 2026: Kesempatan Raih ShopeePay dan Bundel Joker
- 26 Kode Redeem FF 13 Maret 2026: Bocoran Rilis SG2 Lumut, Garena Bagi Magic Cube Gratis
- Apa Varian Tertinggi Isuzu Panther? Begini Spesifikasinya
Pilihan
-
Kabar Duka, Jurgen Habermas Filsuf Terakhir Mazhab Frankfurt Meninggal Dunia
-
Korut Tembakkan 10 Rudal Tak Dikenal ke Laut Jepang, Respons Provokasi Freedom Shield
-
Amukan Si Jago Merah Hanguskan 10 Rumah dan 2 Lapak di Bintaro
-
Teror Beruntun di AS: Sinagoge Diserang, Eks Tentara Garda Nasional Tembaki Kampus
-
KPK OTT Bupati Cilacap, Masih Berlangsung!
Terkini
-
Promo BRI Ramadan Bantu Masyarakat Atur Pengeluaran Selama Puasa
-
BRI Permudah Kredit Mobil dan EV, Ajukan Langsung di Super Apps BRImo
-
BRI Ajak Nasabah Tumbuh Bersama di Tahun Kuda Api Lewat BRI Imlek Prosperity 2026
-
DPR RI Ingatkan Bahaya Pemekaran Luwu Raya: Banyak Daerah Bernasib Tragis
-
ASN Kemenag Dilarang Keras Gunakan Kendaraan Dinas untuk Mudik Lebaran