SuaraSulsel.id - Hubungan Masyarakat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Makassar dr Wachyudi Muchsin mengatakan, boleh-boleh saja pemerintah berniat masuk ke fase endemi. Setelah dua tahun menghadapi pandemi.
Tapi dengan catatan harus ada dukungan pemerintah dan masyarakat. Sistem negara sudah harus siap.
"Boleh-boleh saja. Tapi jangan buru-buru. Sebab harus ada dukungan. Sistem negara kita harus disiapkan ke endemi," kata Wachyudi, Rabu 2 Maret 2022.
Dia mengatakan, untuk masuk endemi, protokol kesehatan di semua instansi, gedung, wisata, rumah ibadah, tempat hiburan, dan lainnya harus tegas dan disiplin diterapkan.
Kemudian mendorong terus percepatan vaksinasi. Secara menyeluruh di semua lapisan.
"Semua prokes plus vaksin harus dipersiapkan. Melihat angka pasien yang terpapar sudah melandai 3-4 bulan," katanya Wahcyudi yang sering disapa Dokter Koboi.
Lanjut dokter Yudi, untuk mengubah kondisi menjadi endemi atau hidup berdampingan dengan virus, tentu memerlukan cara pandang hidup dan kondisi yang baru. Cara pandang ini yang akan membawa Indonesia mendekati situasi yang normal.
Hal ini lah yang terus dipersiapkan oleh pemerintah. Sehingga masyarakat tidak kaget saat perubahan situasi terjadi. Sosialisasi dan edukasi menjadi sangat penting.
"Semua upaya yang ada perlu disertai edukasi yang mumpuni agar berdampingan bersama Covid-19 nantinya bukan hanya slogan saja," pungkasnya.
Baca Juga: Dua Tahun Pandemi Covid-19, Indonesia Dinilai Cenderung Menuju Skenario Survival of The Fittest
Selain itu, pemerintah juga harus terus aktif melaksanakan testing dan tracing. Hingga ada jaminan akan fasilitas respon kesehatan yang lebih mumpuni dari saat ini di semua tingkatan .
Dokter Yudi menekankan bahwa butuh proses dan membutuhkan waktu masuk endemi. Tidak bisa langsung main sulap.
"Semua kebijakan dalam proses transisi yang akan kita lalui bersama tentunya tidak dapat dilakukan secara terburu-buru dan hanya mengikuti trend yang ada," katanya.
Pemerintah Tidak Mau Buru-buru
Meski beberapa indikator pengendalian COVID-19 menunjukkan perbaikan. Namun pemerintah tidak akan tergesa-gesa memutuskan status pandemi menjadi endemi.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abraham Wirotomo menegaskan, seluruh keputusan apapun didasarkan pada data science dan kalkulasi yang matang.
Berita Terkait
Terpopuler
- Masuk Red Notice Interpol, Erick Soedjasa Ditangkap Bareskrim di Bandara Juanda
- Arti Weton Bumi Kapetak Menurut Primbon Jawa: Karakter Tangguh dan Tahan Banting Menuju Sukses
- Skandal Biksu Thailand Viral: Dana Kuil Rp46 M Raib, Emas 16 Kg Disita hingga Rekaman Tak Senonoh
- Berapa Harga Oven Mini? Cek 9 Rekomendasi Merek Berkualitas dan Kisarannya
- 8 Cara Mudah Membersihkan Panci Gosong dan Berkerak agar Kembali Kinclong
Pilihan
-
Pakar UNS Soroti Pemangkasan Anggaran Kebencanaan: Negara Kita Suka Kejadian Dulu Baru Dikaji!
-
Catat! Jadwal Resmi Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026: Lawan Malaysia di SUGBK
-
Rp11 Triliun Disiapkan untuk Isi Rekening Massal, Seorang Dapat Berapa?
-
Harusnya Bisa Kenyang dan Sehat, 230 Siswa di Pati Malah Keracunan Usai Santap MBG
-
Drone Thermal Dikerahkan, SAR Perluas Pencarian 5 Jurnalis Hilang di Perairan Anak Krakatau
Terkini
-
Asal Bakar Rumput, 80 Hektare Hutan Produksi di Kolaka Timur Ludes
-
SPBU Buka 24 Jam hingga Sistem Ganjil-Genap, Pertamina: Antrean BBM di Makassar Mulai Melandai
-
JK Kritik Penanganan Papua: Jangan Cuma Mengandalkan Operasi Keamanan!
-
Holding UMi Jadi Strategi BRI Perluas Akses Keuangan dan Pemberdayaan
-
Begini Aturan Ganjil-Genap Pengisian BBM Subsidi di Sulawesi Selatan