SuaraSulsel.id - Komisi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Sulawesi Tengah mengawal proses penyelidikan terhadap warga korban tertembak saat unjuk rasa terkait penolakan aktivitas pertambangan di Desa Khatulistiwa Kabupaten Parigi Moutong.
"Terlepas dari unjuk rasa, kami juga melakukan penyelidikan awal dan mengawal langkah pihak penegak hukum atas penyelidikan korban Erfaldi (21) yang meninggal karena tertembak saat unjuk rasa tersebut," kata Ketua Komnas HAM Perwakilan Sulteng Dedi Askary yang dihubungi di Palu, Senin 14 Februari 2022.
Menurut dia, perlu penelusuran lebih jauh dilakukan pihaknya dan aparat penegak hukum terhadap penyebab korban meninggal dunia akibat diduga terkena peluru tajam, agar dapat dilakukan penindakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam penyelidikan awal, kata Askary, Komnas-HAM akan melakukan klarifikasi terhadap sejumlah pejabat utama Polres Parigi Moutong.
Menurut dia, juga apa yang dilakukan oleh Polda Sulteng dalam melakukan investigasi terhadap peristiwa tersebut merupakan langkah konkret dalam mengungkap apa yang sebenarnya terjadi.
"Harus ada langkah saintifik yang ditempuh kepolisian, sehingga ada hasil pengujian secara ilmiah," ujar Askary.
Ia mengatakan uji balistik akan sangat penting dilakukan untuk membandingkan anak peluru yang ditemukan di tempat kejadian perkara, dengan anak peluru pada senjata yang dicurigai, serta akan menentukan siapa dan bagaimana kronologis kejadian itu.
"Kami juga meminta pihak terkait agar melakukan olah tempat kejadian perkara dalam uji balistik, serta sisa-sisa residu yang dapat ditemui dipermukaan tangan dan pakaian korban," ucap Askary.
Askary juga mengatakan selain memfasilitasi proses pembebasan warga demonstran yang sempat ditahan, pihaknya juga meminta keluarga korban dan simpul-simpul massa aksi dari desa yang ada di Kecamatan Kasimbar dan Tinombo Selatan agar menahan diri dan mematuhi proses penyelidikan oleh institusi terkait.
"Perlu kesepakatan bersama warga setempat agar tidak melakukan upaya-upaya lain," ujarnya.
Sebelumnya Kepala Bidang Humas Polda Sulteng Kombes Pol Didik Supranoto mengemukakan sekitar 17 personel polisi yang terlibat pengamanan unjuk rasa di Parigi Moutong saat ini menjalani pemeriksaan oleh tim investigasi.
Tim investigasi terdiri dari penyidik gabungan dari bidang profesi dan pengamanan Polda Sulteng, Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Sulteng, Satuan Brimob, dan Laboratorium Forensik Polri Makassar, Sulawesi Selatan.
Tim investigasi telah mengamankan 15 pucuk senjata api organik yang digunakan saat pengamanan tersebut. (Antara)
Berita Terkait
-
Pengunjuk Rasa Tolak Tambang di Parigi Moutong, Erfaldi Tewas Ditembak di Punggung Hingga Tembus ke Dada
-
Kekerasan di Wadas Hingga Penembakan di Parigi Moutong Menunjukan Ada Arahan Kuat Polri Jaga Investasi Bidang Tambang
-
KontraS Sebut Represifitas Aparat Kepolisian Dampak Pernyataan Kapolri yang Minta Kapolda Kawal Investasi
Terpopuler
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- 7 HP Samsung Seri A Turun Harga hingga Rp 1 Jutaan, Mana yang Paling Worth It?
Pilihan
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
Terkini
-
Rekrutmen 'Busuk' Polri dari Hulu ke Hilir Bikin Masyarakat Hilang Kepercayaan
-
Dihukum Mati! Fakta Mengerikan Pembunuhan Sales Cantik Terungkap di Sidang
-
Jejak Fakta Fakultas Ekonomi Unhas: Alumni Pertama Orang Toraja
-
Rektor Unhas Dituduh Terafiliasi Partai Politik? Prof JJ Siapkan Langkah Hukum
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!