Jadi Proyek Strategis Nasional, Pembangunan Bendungan Pamukkulu dan Irigasi Baliase Perlu Gerak Cepat

SuaraSulsel.id - Gerak ekstra cepat diperlukan untuk menyelesaikan pembangunan bendungan Pamukkulu dan irigasi Baliase di Sulawesi Selatan. Hal ini diungkapkan oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Helson Siagian.

"Proyek bendungan ini harus selesai sebelum Oktober 2024. Dan untuk irigasi harus selesai pada 2023“, kata Helson saat memimpin rapat koordinasi percepatan pembangunan PSN Bendungan Pamukkulu dan Jaringan Irigasi Baliase, di Makassar, Kamis (10/2/2022).

Pembangunan dua proyek yang menjadi Program Strategis Nasional (PSN) tersebut sementara berhenti karena terganjal masalah  pengadaan lahan dan sosial. Dimana status lahan untuk pembangunan  bendungan Pamukkulu yang berada di non kawasan hutan di kabupaten Takalar dan Gowa seluas 593 hektare masih belum clear and clean.

Tercatat masih ada 305,43 hektare dan 47 hektare lahan yang belum dibebaskan. Sedangkan untuk proyek Irigasi Baliase, masih tersisa 29,04 hektare pengadaan tanah yang juga belum terselesaikan.

Mengatasi hal itu, ujar Helson, perlu langkah percepatan konsinyasi dalam proses administrasi dan komitmen pembiayaan dari DIPA Kementerian PUPR, terutama di Ditjen Sumber Daya Air.

"Sehingga pertentangan mekanisme konsinyasi antara Peraturan Mahkamah Agung dengan Permenkeu bisa segera diselesaikan," jelasnya.

Sementara terkait masalah sosial, menurut Helson, butuh pendekatan mendalam pada masyarakat dan bersinergi dengan TNI- Polri.

Sebagai informasi, kontrak pembangunan bendungan Pamukkulu ditandatangani pada November 2017, dan terbagi menjadi 2 paket konstruksi dengan anggaran masing-masing Rp 853 miliar dan Rp 811 miliar.

Bendungan ini memiliki kapasitas tampung maksimum 82,7 juta m3, dan akan memberi manfaat bagi irigasi seluas 6.150 ha, penyediaan air baku Kota Takalar sebesar 160 liter/detik, pengendalian banjir, konservasi air, pengembangan pariwisata, dan perikanan air tawar.

Sedangkan pembangunan daerah irigasi Baliase yang menelan anggaran sebesar Rp 215 miliar tersebut, diharapkan bisa mengembangkan potensi lahan hingga seluas 21.900 hektare.