Warga Maluku Masih Gunakan Minyak Tanah, KSP: Tidak Ada Masalah

SuaraSulsel.id - Kantor Staf Presiden (KSP) menepis isu kelangkaan minyak tanah di Provinsi Maluku. Pasokan minyak di provinsi tersebut dipastikan aman setelah Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta melakukan pemantauan langsung ke lapangan.

Febry menemukan bahwa stok pasokan minyak tanah kerosen di Wayame, Ambon, Maluku, per 1 Februari 2022, sebesar 2500 KL atau setara dengan kebutuhan 12 hari ke depan.

Untuk memperkuat stok yang ada, Pertamina juga sudah mengirimkan kapal tanker dengan muatan 5000 KL kerosen ke Wayame dan titik-titik lain seperti Tual (1155 KL/setara stok 34 hari) dan Masohi (970 KL/setara stok 17 hari).

“Artinya berdasarkan pantauan kami tidak ada masalah dalam penyediaan minyak tanah di Maluku,” terang Febry, Kamis (3/2).

Baca Juga: Dukung IMO 2020, Pertagas Niaga Uji Coba LNG untuk Bahan Bakar Kapal

Meski begitu, Febry mengingatkan agar pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) harus proaktif memastikan ketersediaan minyak tanah di agen-agen resmi dan melakukan penertiban di pengecer tidak resmi.

“Pemerintah daerah beserta jajaran harus terus memantau kebutuhan, ketersediaan, dan distribusi di agen yang ada, guna memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” tegas Febry.

Febry melanjutkan, jika ditemukan upaya penyimpangan seperti penimbunan karena panic buying, atau dalam rangka tujuan lain yang merugikan masyarakat, Pemerintah daerah harus segera meminta aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan.

KSP akan terus melakukan pemantauan guna memastikan kebutuhan masyarakat akan minyak tanah terpenuhi dengan layak dan Presiden sangat memberikan perhatian besar terhadap isu tersebut.

“Kami minta Pemerintah daerah dan Pertamina terus berkoordinasi sehingga kebutuhan masyarakat terhadap minyak tanah dapat terlayani dengan baik,” tutup Febry.

Baca Juga: Ingin Nonton MotoGP Mandalika, Tersedia Paket Bundling untuk Akomodasi dan Kursi Nonton di Sirkuit

Sebelumnya, Pertamina telah melakukan pertemuan dengan dengan pimpinan dan anggota Komisi II DPRD Maluku untuk membahas isu kelangkaan minyak tanah. Pertamina menjelaskan 3 isu yang menyebabkan kelangkaan diantaranya, konversi minyak tanah ke elpiji, terjadinya panic buying karena isu penimbunan, dan dugaan adanya sejumlah pangkalan yang tidak beroperasi karena libur panjang.