SuaraSulsel.id - SO (40) kesal. Nomor Induk Kependudukan (NIK) anaknya sudah dipakai orang lain untuk vaksinasi.
SO pun mendatangi salah satu sekolah dasar swasta di Jalan Masjid Raya, Kota Makassar, Selasa, 25 Januari 2022. Tempat anaknya mendaftar di kelas I SD.
"Karena sebelum belajar dimulai, semua siswa harus divaksin. Datanglah saya dengan anak ke sekolah. Niatnya vaksin," kata SO sambil minta nama sekolah itu tidak disebutkan, Rabu, 26 Januari 2022.
SO bercerita, saat screening dan penginputan data, pegawai vaksin mengaku NIK anaknya berinisial B, sudah dipakai oleh orang lain.
Anehnya, yang pakai adalah warga Kendari, Sulawesi Tenggara.
SO mengaku kaget sebab anaknya belum pernah divaksin. Ini adalah kali pertamanya.
"Tapi saat ditelusuri, itu yang pakai di Kendari dan vaksin sudah dua kali. Atas nama Muhammad Daffah," ujarnya.
Kejanggalan lain adalah anak atas nama Muhammad Daffah ini lahir pada 13 Januari 2007. Padahal anaknya, B lahir pada bulan Maret 2013.
SO sudah meminta klarifikasi petugas vaksin dan Dinas Kesehatan Kota Makassar. Tapi tidak ada solusi.
Baca Juga: Covid-19 Kembali Mengganas, Satgas Covid-19 Tutup Sementara 8 Sekolah di Depok
SO malah disarankan oleh petugas vaksin untuk mengubah NIK. Jelas, ia menolak karena itu menyalahi aturan.
"Saya juga sudah menghubungi kepala Dinas Kesehatan Makassar. Tidak ada jawaban. Mereka bilang bukan ranahnya. Itu di Dukcapil," keluhnya.
SO bahkan sudah menghubungi orang tua dari anak atas nama Daffah tersebut. Namun mereka mengelak.
Saat SO meminta memperlihatkan NIK dan kartu KK-nya, mereka juga tidak mau. Alasannya dilarang dari Dukcapil.
SO mengaku bingung sebab anaknya saat ini tidak bisa masuk belajar karena belum vaksin. Sementara, kartu NIK anaknya tak bisa dipakai.
"Anak saya terancam tidak sekolah karena masalah ini. Sementara proses belajar tatap muka sudah dimulai. Saya harus bagaimana?," tukas SO.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
Berita Terkait
-
Gus Ipul Ungkap Konsep Sekolah Rakyat: Targetkan 2.500 Siswa Per Sekolah, Butuh Berapa Guru?
-
Dedi Mulyadi Rencana Revolusi Pendidikan di Jabar: Masuk Sekolah Lebih Pagi, Guru Favorit Mengajar Murid Miskin
-
DPRD DKI Minta Pemprov Umumkan Daftar Sekolah Swasta Gratis
-
Libur Panjang Menanti! Cek Jadwal Libur Sekolah Lebaran 2025
-
Sekolah Rakyat Rp100 Miliar: Solusi atau Kebijakan yang Dipertanyakan?
Terpopuler
- Dukung Penyidik Tahan Nikita Mirzani, Pakar Justru Heran dengan Dokter Reza Gladys: Kok Bisa...
- Full Ngakak, Bio One Komentari Pengangkatan Ifan Seventeen Jadi Dirut PT Produksi Film Negara
- Ifan Seventeen Tiba-Tiba Jadi Dirut PFN, Pandji Pragiwaksono Respons dengan Dua Kata Menohok
- 3 Alasan yang Bikin Ustaz Derry Sulaiman Yakin Denny Sumargo, Hotman Paris dan Willie Salim Bakal Mualaf
- Hotman Paris Skakmat Fidaus Oiwobo, Ketahuan Bohong Soal Keturunan Sultan Bima
Pilihan
-
Saham BJBR Anjlok, Aksi Jual Marak Usai Dirut dan Corsec Terjerat Korupsi Dana Iklan Bank BJB
-
Owner Wong Solo Grup Laporkan Pengusaha Asal Bekasi dalam Kasus Penipuan Investasi
-
Sosok Widi Hartoto Corsec Bank BJB Tersangka Kasus Korupsi Iklan, Punya Harta Miliaran Rupiah
-
Kembali Difitnah Soal Kirim Utusan ke PDIP, Jokowi: Diam dan Senyumin Aja
-
Driver Ojol Dapat 'Tunjangan Hari Raya (THR)' 2025, Ini Kriteria dan Syaratnya
Terkini
-
Uang Damai Rp10 Juta Kasus Pencabulan Anak: Keluarga Korban Tolak, Kanit PPA Polrestabes Makassar Terancam Sanksi
-
28 Tahun Mengabdi, Kini Gigit Jari: Kisah Pilu PPPK Makassar yang Pengangkatannya Ditunda Setahun
-
Kasat Narkoba Polres Bone Dicopot! Diduga Minta "Uang Damai" Rp80 Juta, Chat Viral Jadi Bukti
-
Agus Harimurti Yudhoyono Evaluasi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah di Kota Makassar
-
Geram! Kanit PPA Polrestabes Makassar Diduga Minta Korban Kekerasan Seksual Damai Dengan Uang Rp10 Juta