Kampung Sidrap Diperebutkan di Kalimantan Timur, Wakil Gubernur Minta Selesaikan Secara Adat

SuaraSulsel.id - Kampung Sidrap di Kalimantan Timur masih diperebutkan oleh Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Bontang.

Saat ini Kampung Sidrap, Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan masih masuk wilayah Kabupaten Kutai Timur.

Padahal, Gubernur Kaltim, Isran Noor pada saat Rakor DPD Nasdem Oktober 2021 lalu telah menegaskan bahwa Kampung Sidrap pasti menjadi bagian dari Bontang.

Di 2022 ini, komitmen yang disampaikan Gubernur Kaltim tersebut belum ada tindak lanjutnya. Sehingga saat Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi berkunjung ke Bontang dalam rangka menghadiri acara pelantikan Serantai Bontang, Hadi langsung dimintai tanggapan.

“Kalau saya dari dulu, itu selesaikan secara adat,” ujarnya sambil tertawa, melansir dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Selasa (18/1/2022).

Menurutnya, permasalahan tapal batas Kampung Sidrap ini tergantung pandangannya. Jika pandangannya sumber daya, maka harus dihitung secara ekonomis. Sedangkan, jika pandangannya pendekatan pelayanan masyarakat, cari yang memudahkan bagi masyarakat.

“Ini dua pendekatan yang harus dipadukan. Pendekatan pelayanan masyarakat dan pendekatan sumber daya. Biasanya, kalau daerah sengketa itu, ada sesuatu di dalamnya,” katanya.

Ia melanjutkan, progres penyelesaian permasalahan tapal batas ini pun, sejak dirinya masih duduk di DPRD Kaltim, hingga kini menjabat Wakil Gubernur Kaltim, masih belum selesai. Untuk percepatan pun, ia menyerahkan semuanya ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang.

“Kalau provinsi kan hanya fasilitasi saja,” imbuhnya.

Baca Juga: Ibu Kota Pindah, Wagub DKI Ahmad Riza Patria: Jakarta Masih Akan Jadi Tempat yang Baik dan Nyaman

Lebih lanjut, berharap persoalan ini bisa dipandang untuk sumber daya dan perekonomian. Dimana-mana, katanya jika ada daerah perbatasan yang akan jadi pembicaraan utamanya itu sumber daya dan ekonomi. Namun, semangat pelayanan kepada masyarakat yang harus dijaga.

“Kami serahkan Bontang dan Kutim untuk bermusyawarah,” ucapnya.

Ia mengatakan, jika pendekatannya pelayanan masyarakat, mestinya ke Bontang. Tapi jika ekonomi, ia menyarankan untuk dihitung terlebih dahulu agar tidak ada yang dirugikan.