SuaraSulsel.id - Kantor Staf Presiden (KSP) mendorong optimalisasi penyerapan kuota BBM bersubsidi untuk nelayan. Hal ini disampaikan Tenaga Ahli Utama KSP Alan F Koropitan saat memantau pasokan BBM bersubsidi untuk nelayan bersama perwakilan KKP, Pertamina, dan BPH Migas di Kota Medan 3-5 November.
“Kuota BBM bersubsidi untuk nelayan 2021 sebanyak 2,3 juta kiloliter dan setiap tahun yang terserap oleh nelayan hanya 500 ribuan kiloliter. Artinya masih banyak yang belum dioptimalkan,” kata Alan.
Alan menilai, optimalisasi penyerapan kuota BBM bersubsidi untuk nelayan bisa dilakukan jika ada sinergitas antara Pertamina, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Pemerintah Daerah. Agar penyerapan kuota BBM bersubsidi tepat sasaran penyalurannya harus berdasarkan data nelayan.
“Pendataan bisa dilakukan lewat Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA). Itu by name by adress, NIK, dan ukuran kapalnya juga terdata di kartu itu,” lanjut Alan.
Staf Khusus menteri KKP Budi Sulistyo mengatakan, percepatan kartu KUSUKA sampai saat ini baru tercapai sebanyak 600 ribuan dari target 2021 sebanyak 2 juta.
“KKP meluncurkan aplikasi PILAR untuk memfasilitasi nelayan agar bisa mendaftar KUSUKA secara mandiri. Diharapkan ini bisa mempercepat proses pendataan,” tutur Budi.
Sementara itu, Vice President DET Pertamina Pusat Dwi Puja Ariestya menjelaskan, dalam pemenuhan pasokan BBM bersubsidi bagi nelayan, Pertamina integrasikan KUSUKA dengan sistem perbankan sehingga nelayan semakin mudah mendapatkan BBM bersubsidi.
“Pertamina sedang melaksanakan digitalisasi pada seluruh lini bisnis untuk menjawab tantangan ke depan,” ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginstruksikan percepatan pemenuhan akses BBM bersubsidi untuk nelayan kecil. Sebab berdasarkan Data Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), 82,08 persen nelayan kecil belum memiliki akses terhadap BBM bersubsidi, dikarenakan kesulitan untuk mendapat surat rekomendasi dari dinas terkait.
Baca Juga: Sempat Hilang Dua Nelayan Perahu Merah Putih Ditemukan, Begini Kondisinya
Atas instruksi Presiden tersebut, KSP telah melakukan koordinasi dan debottlenecking dengan KKP, BPH Migas, dan Pertamina, yang hasilnya menetapkan lima lokasi percontohan pemenuhan stok BBM Subsidi, yakni Medan, pelabuhan ratu, Cilacap, Bitung, dan Ambon.
Berita Terkait
Terpopuler
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- 5 Sepatu Lari Terbaik Harga Rp200 Ribuan, Nyaman Dipakai untuk Daily hingga Trail Run
- Sempat Nganggur Gegara Timnas Indonesia, Roberto Mancini Resmi Latih Italia
- Survei SMRC: Elektabilitas Gerindra Anjlok Tajam, Peluang Jadi Partai Nomor 1 Terancam
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Saat Rumah Petani Luwu Timur Rata dengan Tanah Demi Ambisi PSN
-
BRI Perkuat Pembiayaan Perumahan, Presiden Prabowo Subianto Pimpin Akad 62 Ribu KPR FLPP
-
Di Kepulauan Talaud, Mantri BRI Hadir Dampingi UMKM Tumbuh Berkelanjutan
-
Berapa Banyak Warga Sulsel Nikmati Program MBG? Ini Data Kementerian Keuangan
-
Dugaan Korupsi Rp46 Miliar, Kantor Sekretariat KPU Morowali Digeledah Kejaksaan