SuaraSulsel.id - Dua Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) mendatangi Kantor Staf Presiden (KSP) di gedung Bina Graha Jakarta, senin (1/11).
Didampingi perwakilan dari Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (ASPATAKI), kedua CPMI tersebut mengadukan nasibnya kepada Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko.
“Kami sudah menunggu keberangkatan ke Taiwan sejak maret 2021. Tapi sampai sekarang belum ada kepastian. Padahal kami sudah memiliki sertifikat vaksin sesuai yang dipersyaratkan. Keluarga juga sudah tanya-tanya kapan berangkat,” kata Novi Calon Pekerja Migran Indonesia asal Poso.
Moeldoko mengakui, sampai saat ini masih ada beberapa hambatan dalam penempatan pekerja migran Indonesia di beberapa negara. Mulai dari masalah aturan pembebasan biaya penempatan hingga penerimaan jenis vaksin yang berbeda-beda.
“Masing-masing negara penempatan berbeda – beda dalam menyepakati aturan pembebasan biaya penempatan pekerja migran. Ini masalah krusial. Belum lagi negara penempatan hanya menerima jenis vaksin yang mereka gunakan,” terang Moeldoko.
Moeldoko menegaskan, KSP akan mendorong kementerian/lembaga terkait untuk berkoordinasi dengan perwakilan negara-negara penempatan pekerja migran Indonesia khususnya Taiwan. Agar menerima data vaksinasi yang diterbitkan oleh Pemerintah.
“KSP akan membantu memfasilitasi pertemuan antara Kemenaker, Kemenkes, dan TETO (perwakilan Republic of China di Indonesia),” tegas Moeldoko.
Seperti diketahui, sebelumnya kementerian ketenagakerjaan telah menerbitkan SOP kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan Lembaga Pelatihan Kerja Luar Negeri (LPK-LN), tentang standarisasi protokol kesehatan untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Kemenaker bersama KSP, BP2MI, dan perwakilan TETO juga sudah roadshow ke Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, untuk melaksanakan protokol kesehatan sesuai yang diharapkan oleh otoritas Taiwan.
Baca Juga: Wawancara Moeldoko: Langkah Indonesia dalam Upaya Penanggulangan Perubahan Iklim (Part 1)
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Istana Tanggapi Gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' di Media Sosial: Presiden Aja Ikut Macet-macetan!
-
Emil Audero Jadi Kunci! Cremonese Bidik Jungkalkan Parma di Kandang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
Terkini
-
Makna Mendalam Logo HUT Sulsel ke-356 Terungkap! Ada Pesan Sinergi dan Empat Etnis
-
UNM Tingkatkan Produksi Pertanian Lahan Tadah Hujan dengan Energi Surya
-
Pelajaran dari Palu: 7 Tahun Setelah Bumi Berguncang dan Laut Mengamuk
-
Penggugat Polda Sulsel Rp800 Miliar Cabut Laporan, Ada Apa ?
-
Miris! Guru Pedalaman Tana Toraja Utang Ojek Rp10 Juta Demi Mengajar