Urus Izin PPKH Sangat Berbelit-belit, PT Vale Minta Bantuan Nurdin Abdullah

SuaraSulsel.id - Mantan Presiden Direktur PT Vale Nicolas D Kanter, dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Nurdin Abdullah.

Dalam sidang di Pengadilan Negeri Makassar, Nicolas mengaku beberapa kali bertemu dengan terdakwa Nurdin Abdullah. Mereka pernah berkomunikasi soal permohonan rekomendasi PPKH atau Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

"Saat itu izin kami sudah expired dan perlu perpanjangan. Ini yang kami minta untuk pak Nurdin saat itu dan diberikan," ujarnya saat dihadirkan secara virtual di Pengadilan Negeri Makassar, Rabu, 27 Oktober 2021.

Kanter mengaku pengurusan izin PPKH sangat berbelit-belit. Banyak dokumen yang harus diverifikasi oleh KLHK untuk mendapatkan izin itu.

Baca Juga: Kuasa Hukum Nurdin Abdullah Hadirkan Tiga Saksi Meringankan, JPU: Tidak Terkait Dakwaan

"Jadi harus butuh dukungan dari Pemda. Makanya pak Nurdin menanyakan OK, apa yang harus dilakukan Pemprov. Kami sampaikan pentingnya support dari Pemda," tambah Nicolas.

Ia mengaku PT Vale harus mendapatkan izin itu untuk pengembangan. Apalagi investasi PT Vale di Sulsel cukup besar.

Setiap tahun, PT Vale berinvestasi 150 juta dolar di Sulsel. Kemudian untuk biaya pengembangan smelter ada 800 juta dolar.

Nicolas kemudian mengaku jika tidak dibantu Nurdin Abdullah untuk mendapatkan rekomendasi saat itu, tentu akan berpengaruh terhadap alokasi modal perusahaannya. Apalagi, PT Vale adalah perusahaan multi nasional.

"Jika tidak mendapat rekomendasi PPKH, kami tidak bisa memproses ke KLHK karena ini salah satu syaratnya. Kami akan terhambat dalam investasi kalau kepastian hukum operasional tidak terpenuhi. Kalau kita tidak dapatkan izin itu, ini membuat stakeholder kami tidak mengalokasikan dananya. Karena perusahaan kami multi nasional," jelasnya.

Baca Juga: Mantan Presiden Direktur PT Vale Jadi Saksi di Sidang Nurdin Abdullah

Ia mengaku rekomendasi oleh Pemprov Sulsel saat itu cepat sekali keluar. Tidak seperti pengajuan izin PPKH sebelumnya.