Pemerintah Ancam Tindak Tegas Pengganggu Penanganan Pandemi Covid-19

SuaraSulsel.id - Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP) Rumadi Ahmad mengatakan, seluruh kebijakan pemerintah baik terkait dengan aspek kesehatan maupun menjaga daya tahan ekonomi masyarakat merupakan penerjemahan dari misi kemanusiaan dan kebangsaan itu.

Segala bentuk upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19, merupakan misi kemanusiaan dan misi kebangsaan. Semua itu dilakukan untuk memastikan masyarakat Indonesia terlindungi.

"Dalam melakukan misi ini, pemerintah melakukan banyak sekali perubahan, baik terkait regulasi maupun birokrasi," kata Rumadi di Jakarta, Rabu 18 Agustus 2021.

Rumadi juga menyebut, pemerintah tidak pernah ragu untuk mengambil tindakan terhadap siapa pun yang mengganggu misi ini.

Apalagi dengan membuat berita bohong yang mengadu domba, atau melakukan korupsi terhadap bantuan sosial yang dipergunakan untuk melindungi masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19.

Pernyataan Rumadi tersebut mengacu pada Pidato Kenegaraan saat Sidang Tahunan MPR 2021 di Jakarta, Senin (16/8).

Secara tegas, Presiden Joko Widodo menyampaikan, tidak ada toleransi sedikit pun terhadap siapa pun yang mempermainkan misi kemanusiaan dan kebangsaan ini.

Pemerintah bekerja keras mengerahkan semua sumber daya demi mengamankan pasokan kebutuhan vaksin nasional.
Namun, pada saat yang sama, Indonesia juga terus memperjuangkan kesetaraan akses terhadap vaksin untuk semua bangsa.

"Sebab, perang melawan Covid-19 tidak akan berhasil jika ketidakadilan akses terhadap vaksin masih terjadi," kata Presiden dalam pidatonya.

Baca Juga: Epidemiolog Unhas: Kasus Kematian Covid-19 di Sulsel Cenderung Usai Produktif

Presiden pun memastikan diplomasi vaksin menunjukkan peran aktif Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.