Diskusi Ruang Publik : Anggota DPR Perempuan Hanya Kumpulan, Belum Menjadi Kekuatan

Harusnya ada sinergitas antara lembaga pemerintah dan Civil Society Organization (CSO). Madewanti memberikan catatan paling besar untuk bersama meningkatkan representasi kepentingan perempuan. Misalnya saja, rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang dianggap sudah sangat jelas ruhnya untuk melindungi korban kekerasan seksual.

Closing statemen yang terakhir dari Wardani yang mengatakan bahwa gejala kekerabatan laki-laki dan perempuan dalam DPR itu ada. Tetapi, perempuan sangat signifikan karena oligarki yang hadir itu sangat tinggi.

“Sosialisasi politik yang hadir dari dalam keluarga dan umur yang sangat dini itu hadir dalam politik. Problematiknya yang harus diakui bahwa mereka eksis dan ada, tetapi tantangannya bagaimana mengajak mereka untuk mengajak terlibat dalam gerakan memperjuangkan hak-hak perempuan," ajakan dari Wardani untuk mengoptimalkan keterwakilan perempuan.

Wardani menyampaikan bahwa keputusan perempuan masuk dunia politik adalah keputusan otonom yang harusnya diberikan apreasis dan tentunya harus melakukan pendampingan dan negara perlu membiayai hal itu. Serta, tanggungjawab pengoptimalan perempuan ada pada negara dan didukung oleh sinergitas bersama.

Baca Juga: Relawan Perempuan untuk Pemulasaran Jenazah Covid-19 Minim, Ini Langkah Pemkab Bantul