Diskusi Ruang Publik : Anggota DPR Perempuan Hanya Kumpulan, Belum Menjadi Kekuatan

SuaraSulsel.id - Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) didukung Women’s Democracy Network dan International Republican Institute dan kerjasama dengan Kaukus Perempuan Sulawesi Selatan serta Kaukus Perempuan Politik Sulawesi Selatan melaksanakan Ruang Publik.

Ruang Publik Edisi #5 yang mengangkat tema “Perempuan dan Literasi Politik” yang dilaksanakan melalui zoom meeting dan live streaming YouTube Lembaga Studi Kebijakan Publik. 

Luna vidya selaku pemandu acara membuka bahasan dialog dengan perkenalan Ruang Publik, pemaparan profil narasumber dan dialog interaktif bersama narasumber yakni Andi Yuliani Paris selaku Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PAN.

Juga menghadirkan Sri Budi Eko Wardani sebagai Dosen Ilmu politik Universitas Indonesia dan Ni Loh Gusti Madewati sebagai Direktur Eksekutif Daya Riset Advokasi untuk perempuan dan anak di Indonesia. Serta, menyapa peserta yang terdiri dari personal dan berbagai komunitas kepemudaan, sosial, pendidikan dan tokoh publik.

Pada awal sesi pertama, Luna Vidya mempersilahkan narasumber untuk menyampaikan relevansi dari tema yang diangkat. Sebagai argumentasi pembuka Wardani menggambarkan situasi yang didapatkan dari hasil riset terkait tema yang diangkat.

“Saya melakukan riset tentang keterwakilan perempuan ditingkatan kabupaten/kota. Trend keterpilihan perempuan, harus dicatat bahwa Sebagian besar dari sekitar 530an kab/kota, hanya 26 kab/kota yang berada diatas kuota 30%, hanya di Minahasa dan Kalimantan Tengah yang diatas kisaran 40%. Hal ini menggambarkan bahwa Affirmative Action memiliki dua sisi yakni dukungan bagi perempuan dan politik elektoral,” ungkap Wardani.

Wardani juga menambahkan bahwa harusnya politik dipandang sebagai sesuatu yang transformasional yang lebih perspektif gender.

Wardani menyampaikan bahwa jumlah perempuan yang banyak di tataran anggota dewan hanya berupa kumpulan, belum menjadi kekuatan.

Wardani juga menyampaikan bahwa banyak gerakan perempuan pendukung calon legislatif yang dilatar belakangi oleh keputuhan praktis.

Baca Juga: Relawan Perempuan untuk Pemulasaran Jenazah Covid-19 Minim, Ini Langkah Pemkab Bantul

Madewanti dari DROUPADI ikut memberikan tanggapan terkait potret fenomena terkait dengan tema yang diangkat.

DROUPADI adalah salah satu lembaga yang bergerak di Jawa Barat yang mengakat isu Demokratisasi dan Pemberdayaan Perempuan. Berdasarkan refleksi DROUPADI banyak sekali gender issue, baik yang terjadi pada skala rumah tangga, lingkungan dan tempat kerja. Partai politik melamar perempuan untuk menjadi calon legilatif melalui jalur belakang yakni melalui suaminya.

"Hal ini merefleksikan bahwa perempuan belum mempunyai daya tarik karena kapasitasnya dan masih termarginalkan. Hal ini, bukan hanya karena perempuan tidak tahu tentang politik, tetapi begitu banyak impossible hand," ungkap Madewanti.

Madewanti juga menyampaikan bahwa ada 4 yang perlu menjadi dasar pengukuran literasi politik yakni akses yakni peluang bagi laki-laki dan perempuan untuk mengakses sumber daya pembangunan yang adil dan setara. Keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan yang adil dan setara.

Selanjutnya, keikutsertaan laki-laki dan perempuan dalam proses pembangunan adil dan setara. Terakhir, manfaat yang dihasilkan harus dirasakan secara adil dan setara bagi laki-laki dan perempuan.

Andi Yuliani Paris juga memberikan pandangan tentang isu yang diangkat yakni terkait keadaan perempuan dalam politik dan kondisinya selama berada di parlemen.