Jokowi Minta Kepala Daerah Siapkan Tempat Isolasi, Makassar Siapkan Kapal Pelni

SuaraSulsel.id - Penyiapan tempat isolasi terpusat untuk pasien Covid-19 bergejala ringan maupun tanpa gejala merupakan salah satu hal penting yang perlu dilakukan di daerah, terutama di wilayah padat penduduk.

Tanpa adanya tempat isolasi terpusat, kecepatan penularan Covid-19 di wilayah padat penduduk tersebut diyakini bisa terjadi semakin cepat dan masif.

Hal tersebut menjadi salah satu poin arahan Presiden Joko Widodo kepada kepala daerah se-Indonesia yang dilakukan melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 19 Juli 2021.

"Penyiapan rumah isolasi terutama untuk yang bergejala ringan. Kalau bisa, ini sampai di tingkat kelurahan atau desa, ini akan lebih baik. Kalau tidak, paling tidak, ada isolasi terpusat di tingkat kecamatan terutama ini untuk kawasan-kawasan yang padat, utamanya di kota-kota, ini harus ada. Karena cek lapangan yang saya lakukan untuk kawasan-kawasan padat, (rumah berukuran) 3x3 (meter) dihuni oleh empat orang. Saya kira ini kecepatan penularan akan sangat masif, kalau itu tidak disiapkan isolasi terpusat di kelurahan itu atau paling tidak di kecamatan," ujar Jokowi.

Jokowi juga meminta kepala daerah untuk merencanakan dan menyiapkan rumah sakit daerah, termasuk rumah sakit cadangan dan rumah sakit darurat. Hal tersebut perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi lonjakan sehingga kapasitas rumah sakit penuh.

"Paling tidak kita memiliki – di dalam perencanaan itu – bagaimana kalau rumah sakit itu penuh. Jangan (rumah sakit) sudah penuh baru menyiapkan. Akan terlambat," imbuhnya.

Presiden juga meminta agar para kepala daerah rajin turun ke lapangan untuk mengontrol langsung kondisi di lapangan, terutama menyangkut ketersediaan obat hingga kecukupan pasokan oksigen.

Selain itu, para kepala daerah juga diminta untuk terus memantau kapasitas rumah sakit atau bed occupancy rate di setiap rumah sakit sehingga bisa dioptimalkan untuk penanganan pasien Covid-19.

"Saya lihat beberapa daerah, rumah sakit masih memasang angka 20 atau 30 persen dari kemampuan bed yang ada. Lha ini bisa dinaikkan. Bisa 40 (persen) atau seperti di DKI Jakarta sampai ke 50 (persen) yang didedikasikan kepada (pasien) Covid-19. Ini kepala daerah harus tahu, jadi kapasitas berapa dan harus diberikan kepada (pasien) Covid-19 berapa. Kalau ndak, nanti kelihatan rumah sakitnya BOR-nya sudah tinggi banget padahal yang dipakai baru 20 persen. Banyak yang seperti itu," paparnya.

Baca Juga: 2 Sapi Kurban Presiden Jokowi di Solo Berbobot Sama, Kok Bisa Ya?

Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto yang mengikuti rapat virtual bersama Presiden Joko Widodo mengatakan sudah menjalan perintah Presiden Jokowi dengan Program Makassar Recover.

“Jadi kita sudah jalan dan saya sudah konsepkan ini di awal-awal pandemi yang masuk program makassar recover. Tim detektor kita sudah bentuk dan turun ke RT/RW setiap kelurahan bergerak. Ini sebuah apresiasi karena ternyata Pak Jokowi juga memerintahkan,” jelasnya.

Danny mengatakan konsepnya sejalan dengan pikiran Jokowi. Tim detektor yang beranggotakan Nakes, dokter mendeteksi setiap warga.

“Dan tim detektor menemukan ada 5.000 warga yang saturasinya dibawah 90. Kata prof idrus itu bahaya karena bisa saja itu Happy Hipoxia. Oksigen dalam darah kita kurang tanpa kota sadari,” jelasnya.

Untuk itu, Danny berharap seluruh warga di Kota Makassar membuka pintu untuk tim detwktor karena ini sudah perintah langsung dari Presiden RI.

“Kita harus putus cepat penyebaran virus covid 19 ini. Makanya kita deteksi dini biar jika ada warga yang positif bisa kita kontrol dan obati,” pungkasnya.