Rapat Akbar Warga Papua Deklarasi Provinsi Papua Selatan

SuaraSulsel.id - Setelah 20 tahun diperjuangkan para tokoh masyarakat di Selatan Papua. Warga akhirnya berani melakukan deklarasi pembentukan Provinsi Papua Selatan.

Dilakukan dengan cara rapat akbar di kawasan Brawijaya, Merauke, Selasa 15 Juni 2021.

Mengutip KabarPapua.co -- jaringan Suara.com, deklarasi Provinsi Papua Selatan ditandai dengan aksi pengumpulan tanda tangan di kain putih. Oleh sejumlah tokoh dari Selatan Papua, sekaligus peresmian Sekretariat Bersama Pemekaran Provinsi Papua Selatan.

Dukungan tanda tangan dimulai dari mantan Bupati Merauke Johanes Gluba Gebze, Bupati Kabupaten Asmat Elisa Kambu, Wakil Bupati Asmat Thomas Eppe Safanpo, hingga Wakil Bupati Mappi Ibnu Jaya Suud.

Baca Juga: Pemkot Bekasi Jamin Tidak Diskriminatif

Tak hanya itu, deklarasi Papua Selatan juga dihadiri perwakilan Kabupaten Boven Digoel, Muspida dari empat kabupaten, Ketua DPRD empat Kabupaten, Anggota DPRP dari wilayah Anim Ha, tokoh masyarakat, adat dan agama serta masyarakat.

Mantan Bupati Merauke Johanes Gluba Gebze menyebutkan, perjuangan pemekaran Provisi Papua Selatan sudah berjalan hampir 20 tahun, namun selalu gagal akibat kebijakan, mulai dari tingkat Pemerintah Provinsi Papua maupun Pemerintah Pusat.

“Selatan Papua merupakan wilayah Anim Ha yang menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan dan kedamaian. Wilayah Anim Ha, sampai saat ini wilayah yang paling aman di Papua,” ujarnya.

Menurut Jhon, wilayah selatan Papua merupakan daerah yang paling terdepan menyatakan diri dalam bingkai NKRI. Pengibaran bendera merah putih selalu terdepan dari pada Pulau Jawa karena perbedaan waktu dua jam.

“Masyarakat di Pulau Jawa masih terlelap tidur, kita di sini sudah lebih dulu beraktivitas menjaga kedamaian. Namun, nilai-nilai kebangsaan ini seakan dilupakan oleh mereka yang ada di pusat sana,” kata Jhon.

Baca Juga: Bentuk IKBP, Warga Papua di Bekasi Harapkan Dapat Perlakuan yang Sama

Seharusnya, sambung Jhon, Pemerintah Pusat berterima kasih kepada masyarakat di Papua, karena masyarakat di wilayah ujung timur Indonesia ini selalu menjaga keutuhan NKRI.

Ketua Tim Pemekaran Provinsi Papua Selatan, Thomas Eppe Safanpo menegaskan, deklarasi ini menunjukkan sikap masyarakat, pemerintah, dan legislatif dalam mendukung pemekaran Provinsi Papua Selatan. “Kita harus sama-sama mendukung proses pemekaran ini,” ucap Thomas Eppe Safanpo.

Menurut Thomas, proses pemekaran melalui jalur politik sudah dilakukan dan mendapat dukungan kuat dari DPR RI.

“Beberapa waktu lalu kita telah lakukan rapat dengar pendapat dengan DPR RI dan mendapat respons baik,” ujarnya.