Imam Shamsi Ali Bongkar Kejanggalan Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Indonesia

SuaraSulsel.id - Imam di Kota New York, Imam Shamsi Ali menuliskan pandangannya terkait pembatalan keberangkatan jemaah haji Indonesia oleh pemerintah. Dalam tulisannya, Shamsi Ali menduga masalah ada pada Pemerintah Indonesia. Bukan Arab Saudi.

"Satu hal lagi yang bagi saya cukup mengejutkan dari negeri tercinta," kata Shamsi Ali di postingan Facebook.

Pembatalan keberangkatan jemaah haji secara totalitàs oleh pemerintah Indonesia disampaikan dalam konferensi pers Menteri Agama.

Pengumuman pembatalan itu menimbulkan reaksi yang berragam dari masyarakat luas. Tentu dengan ragam pula penafsiran, asumsi, bahkan berbagai spekulasi berkembang begitu cepat.

Baca Juga: Kebijakan Super Ngawur! Rizal Ramli: Dana Haji Ditilap Buat Infrastruktur, LPS Selanjutnya

Tidak mengagetkan tentunya karena memang kita hidup dalam era keterbukaan informasi yang berkarakter kecepatan (speed).

Sebagian menafsirkan bahwa pembatalan itu karena memang Saudi Arabia tidak menerima warga Indonesia yang memakai vaksin Sinovac. Konon Saudi hingga saat ini hanya menerima pendatang yang telah divaksin Pfizer atau Moderna.

Sebagian yang lain menafsirkan berdasarkan rumor yang berkembang selama ini, bahwa dana haji yang tersimpan di bank-bank akan dipakai sementara untuk pembangunan infrastruktur. Sehingga uang muka (DP) pembayaran ONH, untuk hotel misalnya, memang belum ditunaikan oleh pemerintah Indonesia.

Pertanyaan memang menukik di sekitar siapa sesungguhnya di balik pembatalan ini. Apakah memang Saudi yang tidak menerima jamaah Haji Indonesia karena alasan tertentu, sehingga pemerintah Indonesia harus membatalkan pemberangkatan jamaah?

"Atau karena memang Indonesia sendiri yang secara sepihak membatalkan pemberangkatan jamaah di tahun ini?" tulis Shamsi Ali.

Baca Juga: Kabar Indonsia Batalkan Haji 2021 Gegara Utang Katering, DPR Ungkap Hal Ini

Belakangan, tulis Shamsi Ali, kita mendapatkan informasi yang lebih jelas bahwa pembatalan ini dilakukan secara sepihak oleh pemerintah Indonesia dengan alasan utama menjaga atau melindungi jemaah Indonesia dari bahaya Pandemi Covid 19.