SuaraSulsel.id - Empat terpidana kasus alat kesehatan Kabupaten Pinrang dieksekusi Kejaksaan Negeri Pinrang. Mereka adalah Andi Khaidir Arifuddin, H Sakka Majeng, H Lantong Bin Landu dan Rabiatul Hadawiah.
“Iya benar, eksekusi telah kita lakukan terhadap empat terpidana kasus Alkes tersebut. Langkah ini kita ambil sesuai perintah Undang-Undang dimana keempatnya telah memiliki keputusan hukum tetap atau inkrah di tingkat Kasasi Mahkamah Agung,” ungkap Kasi Intel Kejari Pinrang, Tomi Aprianto kepada KabarMakassar.com -- jaringan Suara.com, Rabu 2 Juni 2021.
Tomi mengatakan, eksekusi terhadap terpidana itu dilakukan oleh pihaknya pada hari Senin, 24 Mei 2021 baru-baru ini. Dua diantaranya merupakan ASN aktif lingkup Pemkab Pinrang sedangkan dua lagi sudah berstatus pensiunan ASN.
“Terpidana itu dua orang masih berstatus ASN aktif, satu laki-laki dan satu perempuan. Sementara dua lainya merupakan terpidana laki-laki, namun sudah pensiun,” kata Tomi.
Ia menuturkan keempat terpidana kasus korupsi saat ini telah menjalani masa tahanan di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa.
“Tiga terpidana laki-laki kita bawa di Lapas Makassar, sedangkan yang terpidana perempuan di Lapas khusus perempuan di Kabupaten Gowa,” katanya.
Tomi menambahkan untuk status ASN aktif sesuai perintah UU harusnya sudah dilakukan pemecatan setelah dilakukannya eksekusi. “Untuk pemecatannya ya, itu kewenangan kepala daerah,” pungkasnya.
Untuk diketahui, berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 2393 K/Pid.Sus/2018 tertanggal 20 Desember 2018 keempat terpidana yang dieksekusi ini divonis 5 (Lima) tahun penjara. Putusan kasasi ini juga membatalkan 2 putusan sebelumnya yaitu putusan PN Nomor : 30/Pid.Sus/2013/PN.Mks dan putusan PT Nomor : 41/PID.SUS.TPK/2017/PT.Mks.
Berdasarkan putusan kasasi, keempat terdakwa masing-masing dijatuhi vonis denda sebesar Rp200 juta subsidier 6 bulan penjara serta diwajibkan membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp 292.216.287.
Baca Juga: Viral Rekaman CCTV Mobil Disebut Melaju Tanpa Pengemudi di Polres Pinrang
Apabila para terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut dalam kurun waktu satu bulan setelah turunnya putusan, jaksa penuntut dapat menyita harta benda para terdakwa untuk dilelang menutupi uang pengganti.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
Terkini
-
Arena Judi Sabung Ayam Dekat Masjid dan Rumah Tahfiz Digerebek, Ternyata Milik Pengacara
-
Kejati Sulsel Vs Bahtiar Baharuddin: Saling 'Serang' Bukti di Sidang Praperadilan Bibit Nanas
-
75 Rumah di Makassar Ludes Terbakar dalam 6 Bulan, Ternyata Ini Penyebab Utamanya
-
Timnas Belanda Kalahkan Swedia, Duta Besar: Maluku Memiliki Arti Sangat Penting
-
Gubernur Sulsel Groundbreaking Pembangunan Rumah Layak Huni di Takalar