7 Konten Youtube Paul Zhang Sudah Tidak Bisa Diakses, Termasuk Puasa Lalim

SuaraSulsel.id - 7 konten youtube paul Zhang sudah tidak bisa diakses oleh warganet. Termasuk konten yang berjudul "Puasa Lalim Islam".

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melayangkan surat. Meminta YouTube menutup akun Paul Zhang tersebut.

"Pada tanggal 19 April 2021, tujuh konten di YouTube tersebut telah diblokir dan tidak dapat diakses lagi oleh warganet," kata juru bicara Kominfo Dedy Permadi dalam keterangan resmi dikutip pada hari Selasa, 20 April 2021.

Kominfo mengirimkan permintaan blokir ke YouTube untuk tujuh konten. Karena berisi ujaran kebencian. Termasuk salah satunya konten yang berjudul "Puasa Lalim Islam" yang kontroversial.

Baca Juga: Pertanyakan Yahya Waloni Tak Ditangkap, Denny Siregar Sanjung Umat Kristen

Aksi Paul Zhang memenuhi pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 28 Ayat (2) juncto Pasal 45A.

Pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Informasi terkini dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mengatakan bahwa Joseph Paul Zhang atau yang memiliki nama asli Shindy Paul Soerjomoeljono berada di luar Indonesia sejak 2018.

Dia tercatat meninggalkan Indonesia menuju Hong Kong pada tahun itu.

Melihat situasi tersebut, Dedy menyatakan bahwa UU ITE memiliki asas ekstrateritorial, berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia.

Baca Juga: Slamet Maarif Minta Jangan Tanggapi Jozeph: Biar Nggak Ketularan Gilanya

Undang-undang ini juga berlaku jika perbuatan memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia, serta merugikan kepentingan Indonesia.