Syahrul Yasin Limpo Disebut Masuk Daftar Menteri yang Akan Dirombak Jokowi

SuaraSulsel.id - Isu panas terkait reshuffle atau perombakan menteri oleh Presiden Jokowi terus diperbincangkan publik. Terbaru beredar isu 5 nama menteri yang akan dirombak. Salah satunya adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Isu perombakan kabinet ini dihembuskan oleh Ketua Kelompok Relawan Pendukung Presiden Joko Widodo, Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer.

Immanuel Ebenezer mengatakan nama menteri yang akan kena reshuffle ialah menteri yang memiliki sejumlah masalah.

Secara spesifik Immanuel menjelaskan, masalah yang sering disorot adalah soal kinerja para menteri. Seperti administrasi yang rumit dan buruknya saluran komunikasi. Sehingga Presiden Jokowi sulit untuk terhubung dengan rakyat.

“Ada 5 menteri yang wajib hengkang, pertama Mensesneg Pratikno. Pejabat yang satu ini selalu bermasalah dalam administrasi dan memberikan pagar betis kepada Jokowi. Sehingga kelompok pro rakyat sulit berkomunikasi dengan presiden,” ujar Imannuel Ebenezer dikutip dari Hops.id- jaringan Suara.com, Selasa 13 April 2021.

“Khusus Pratikno, kalau dia dipertahankan akan ada jarak luar biasa antara Jokowi dan rakyat,” ungkapnya.

Mantan aktivis 98 ini juga menyebut nama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Agraria Sofyan Djalil, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

Perombakan dibutuhkan untuk memperbaiki komunikasi. Menteri harus memiliki kesamaan visi dan misi dengan Presiden Jokowi.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi disorot karena tidak mau mengikuti perintah Presiden Jokowi. Agar tidak impor barang secara berlebihan.

Baca Juga: Jokowi Reshuffle Kabinet Pekan Ini, Siapa Menteri yang Bakal Dicopot?

Bukannya mengikuti perintah Jokowi, Menteri Lutfi justru ngeyel dan tetap meneruskan kebijakan impor.

Kemudian permasalahan subsidi pupuk di Kementerian Pertanian yang dampaknya kurang membuat petani sejahtera.

“Kita bisa lihat Menteri Lutfi, presiden tak mau impor kok (menteri) malah ngeyel impor. Begitu juga kasus subsidi pupuk yang tidak berdampak pada swasembada hasil pertanian,” ungkapnya.

Lebih lanjut Immanuel Ebenezer juga mengkritisi kinerja dari Kemenkominfo Johnny G Plate yang dianggap tidak tegas dalam memberikan kebijakan, diantaranya soal kasus pemblokiran situs-situs dan akun radikal di media sosial.

“Menkominfo melempem dalam pemblokiran situs-situs atau akun-akun radikal di media sosial,” ungkapnya.