2.500 Orang Meninggal di Pulau Buru Maluku, Darah Warga Mengandung Merkuri

SuaraSulsel.id - Sesaat sebelum berangkat ke Maluku untuk menjadi Pangdam XVI/Pattimura, Doni Monardo mendapat pesan dari Menteri LHK, Siti Nurbaya. Agar bisa membantu mengatasi kerusakan lingkungan akibat penambangan emas liar di Gunung Botak, Pulau Buru, Maluku.

Langkah-langkah yang dilakukan Doni Monardo adalah meminta Tim Kesdam XVI/Pattimura di bawa pimpinan Kolonel dr. Agus mengambil sampel ikan dan biota laut di Teluk Kayaeli, Pulau Buru.

Hasilnya, pada beberapa sampel ditemukan kadar merkuri dan sianida yang melebihi ambang batas.

Doni Monoardo juga meminta dilakukan pemeriksaan darah terhadap warga di sekitar Gunung Botak dan di lokasi pengolahan tambang Merkuri di Negeri Iha dan Negeri Luhu, Seram bagian barat.

Hasilnya, sebagian besar penduduk yang diambil darahnya juga memiliki kadar merkuri melebihi ambang batas.

Di sekitar Gunung Botak, sejumlah ternak mati, seperti kambing, kerbau, sapi, bahkan hewan peliharaan seperti anjing. Termasuk laporan ditemukannya buaya mati di sungai dan pantai.

Saya juga mendapatkan laporan bahwa lebih dari 2.500 orang meninggal akibat longsor dan pertikaian selama periode 2010-2015.

Sampai akhirnya Gunung Botak berhasil ditutup pada tanggal 14 November 2015 berkat Kerjasama tim dari KLHK, Pemda, Polda, dan masyarakat, serta media.

"Saya juga melaporkan kepada Presiden Jokowi tentang bahaya merkuri bila dibiarkan. Sebab limbah merkuri bermuara ke laut," kata Kepala BNPB Doni Monardo dalam orasi ilmiah Doktor Honoris Causa di Institut Pertanian Bogor, Sabtu 27 Maret 2021.

Baca Juga: Beri Bantuan ke Nelayan di Maluku, Jokowi: Jangan Dibelikan Handphone!

Ikan dan biota laut lainnya, kata Doni Monardo, akan tercemar dan tentunya mengakibatkan mereka yang mengkonsumsi akan terganggu kesehatannya dalam jangka panjang.

Bulan Agustus 2017, atas permintaan Menteri LHK dan atas ijin Panglima TNI, Saya diundang mengikuti Rapat di Komisi VII DPR RI, yang membahas RUU pengesahan Minamata Convention on Mercury.

Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut menandatangani Konvensi Minamata pada 10 Oktober 2013 di Jepang bersama 128 negara lainnya.

"Hanya saja, saat itu kita belum meratifikasinya," kata Doni Monardo.

Doni Monardo hadir sebagai satu-satunya perwira militer aktif. Memberikan masukan dengan menyampaikan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dampak penggunaan merkuri di masyarakat.

Akhirnya pada tanggal 13 September 2017, Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Minamata melalui UU No. 11 tahun 2017 Tentang Pengesahan Minamata Convention on Mercury.