Menteri Muhadjir Effendy : Tahun 2021 Mudik Dilarang, Kecuali Mendesak

SuaraSulsel.id - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengumumkan kegiatan mudik yang biasa dilakukan oleh warga setiap akan merayakan Idul Fitri dilarang.

Hal ini disampaikan Muhadjir Effendy usai rapat tingkat menteri di kantor Menko PMK, Jumat 26 Maret 2021.

Pemerintah melarang masyarakat menjalankan perjalanan menjelang atau usai Hari Raya Idul Fitri 2021. Larangan mudik itu berlaku mulai 6 Mei hingga 17 Mei 2021.

"Maka ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan," kata Muhadjir melalui konferensi pers yang ditayangkan melalui YouTube Kemenko PMK.

Baca Juga: Bukan Hanya ASN, Masyarakat Biasa Juga Dilarang Mudik Hari Raya Idul Fitri

Larangan mudik lebaran ini berlaku bagi seluruh ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, karyawan swasta dan seluruh masyarakat.

Hal tersebut dilakukan selain mengurangi penyebaran virus Corona (Covid-19), juga untuk mensukseskan program vaksinasi yang digalakkan pemerintah.

Muhadjir mengungkap kalau pelarangan mudik mulai berlaku dari 6 Mei hingga 17 Mei 2021.

Ia mengingatkan sebelum dan sesudah tanggal tersebut, masyarakat tidak diperkenankan melakukan kegiatan ke luar daerah.

"Sepanjang kecuali betul-betul dalam keadaan mendesak dan perlu."

Baca Juga: Breaking News! Pemerintah Larang Warga Mudik Idul Fitri Tahun Ini

Beberapa waktu lalu Kementerian Perhubungan mengeluarkan kebijakan yang melonggarkan soal mudik lebaran. Epidemiolog UGM memberikan tanggapannya atas kebijakan tersebut.

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mengumumkan tidak akan melarang untuk mudik lebaran tahun ini. Kebijakan ini tentu berbeda dengan tahun lalu manakala pemerintah melarang mudik lebaran.

Pemerintah diketahui pernah melakukan pelarangan mudik pada hari raya lebaran tahun kemarin untuk menekan angka penularan Covid-19 lewat perjalanan orang antardaerah.

Epidemiolog UGM, Riris Andono Ahmad mengatakan kemungkinannya sangat kondisional. Ia menilai ada beberapa skenario yang mungkin menjadi pertimbangan pemerintah tidak melakukan pelarangan mudik tahun ini di tengah pandemi Covid-19.

“Mungkin beranggapan coverage imunisasinya sudah cukup bagus dan itu mungkin akan menyebabkan situasinya lebih bisa dikendalikan," katanya seperti dilansir dari situs resmi UGM, Rabu (17/3/2021).

Hanya saja, menurutnya, ini bukan soal coverage imunisasi yang bagus. Jika kemudian protokol kesehatan tidak diterapkan dengan baik penularan pasti akan tetap terjadi dan bisa menjadi banyak meskipun penanganannya tidak serumit sebelum mendapat vaksin.

Sayangnya, coverage imunisasi belum banyak/ belum bagus karena kebanyakan baru dilakukan ke pusat-pusat vaksinasi yang notabene adalah pusat-pusat perkotaan. Oleh karena itu, meski telah menerima imunisasi vaksin Covid-19 diharapkan tetap menerapkan protokol kesehatan agar tidak tertular karena kemungkinan tertular tetap ada.

Riris menyebut pilihan moda transportasi bisa menjadi faktor tingginya transmisi virus ke daerah-daerah di saat mudik nanti. Karenanya pemerintah saat ini mencoba untuk memfasilitasi koridor-koridor transportasi publiknya dengan GeNose dan sebagainya.

Menurutnya, public tansport relatif jauh lebih aman, masalahnya adalah bagi mereka yang melakukan perjalanan mudik bersama. Misalnya, dengan sewa bareng, kondisi ini justru bisa menjadi moda transmisi virus ke daerah karena pengawasan yang mungkin tidak begitu ketat.