KPK Sebut Pejabat Pemprov Sulsel Malas Laporkan Harta Kekayaan

Kepala Inspektorat Sulkaf Latief mengaku akan tetap memantau perkembangan penyetoran LHKPN pejabat. Hasilnya akan disampaikan ke Plt Gubernur sebagai bahan pertimbangan nantinya.

Mereka masih diberi batas waktu untuk menyetorkan LHKPN-nya. Batasnya sampai 31 Maret mendatang.

"Sebenarnya dalam proses semua. Tidak ada masalah karena dari tahun lalu kita sudah lapor secara online," ungkap Sulkaf.

Ia mengaku sudah meminta pejabat untuk mengisi formulir yang telah disediakan oleh KPK di email masing-masing pejabat.

Baca Juga: Rumah Keluarga Bupati KBB Aa Umbara Sutisna Digeruduk KPK

Menurutnya, selain pelaporan kepatuhan dalam pelapor, yang tak kalah penting adalah harta kekayaan yang dilaporkan juga harus benar.

"Kita petakan mana yang patuh, karena kepatuhan ini juga penting. Makanya kita ingatkan untuk yang wajib lapor ini segera melaporkannya," tukasnya.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing