SuaraSulsel.id - Pandemi Covid-19 yang belum berakhir membuat pemerintah memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Lantas bagaimana jika Presiden yang membuat kerumunan ?
Seperti yang terlihat saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja di Nusa Tenggara Timur. Terlihat jelas warga berdesak-desakan. Berkerumun mendekati mobil Presiden Jokowi.
Oleh karena itu warganet menganggap kerumunan di NTT ini bertolakbelakang dengan imbauan pemerintah.
Mengutip dari terkini.id -- jaringan suara.com, warganet ramai membandingkan kasus di NTT dengan kasus Habib Rizieq Shihab yang ditangkap akibat diduga menciptakan kerumunan di Petamburan, Jakarta.
Di media sosial Twitter, tak sedikit warganet yang mendesak Polri untuk mengusut kasus ini. Banyak yang meminta untuk berlaku adil perihal ini.
Seperti akun @putragaruda27 yang mengutip pemberitaan mengenai kerumunan di NTT.
Pemilik akun ini menuliskan "Jika keadilan sudah tidak ada maka suatu negara akan hancur, begitukan om @mohmahfudmd? Ayo Kapolri baru buktikan hukum tidak tajam ke bawah tumpul ke atas, usut @jokowi terkait kerumunan @DivHumas_Polri" tulis akun dengan tampilan nama Kepak Sayap Garuda ini
Ada juga akun @saputrananda425 yang menuliskan "Mana nih @DivHumas_Polri, Presiden sendiri mengundang kerumunan loh, gak diterapin nih pelanggaran UU Karantina Wilayah?" tulisnya.
Pihak Istana dalam hal ini diwakili Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin angkat bicara.
Bey mengatakan bahwa benar adanya kerumunan massa tersebut terjadi karena spontanitas.
Baca Juga: Anggota DPR: Kerumunan di Maumere Bukan Salah Jokowi, Tapi Protokol Istana
"Jadi sebenarnya, itu melihat spontanitas dan antusiasme masyarakat Maumere menyambut kedatangan Presiden Jokowi," ucap Bey.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Sultan Buka Suara soal Hutan untuk Barak Militer, Jangan Asal Tebang Pohon
- Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman Ditarget Beroperasi Fungsional Saat Nataru
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
Kasus Dugaan Ayah Cabuli Dua Anak di Gowa Di-SP3, Korban Alami Trauma Berat
-
Netzme Buka Sentra QRIS UMKM di Makassar, Hadirkan Edukasi hingga Pendampingan Usaha
-
Terlibat Narkoba, Tiga Anggota Polri di Sulsel Terancam Dipecat
-
Transformasi Ekonomi Fakfak Dimulai: 33 Orang Lolos Asesmen Agen Usaha Lokal
-
Polda Sultra Gerebek Pengguna Narkoba di Kendari, Sita Uang Rp310 Juta dan Tangkap 9 Orang