Masa Tenang Rawan Politik Uang, Panwascam Diminta Kurangi Tidur

"Dari fakta di lapangan terpantau informasi, ada indikasi praktik transaksional politik uang, dan itu bisa saja terjadi. Sebab, informasi beredar ada dugaan penyebaran sembako secara sembunyi-sembunyi," beber dia.

Kendati demikian, penelusuran yang lakukan tim Bawaslu belum menemukan titik terang dari informasi itu, namun pihaknya tetap melakukan penyelidikan atas informasi yang berkembang tersebut.

"Saat kita melakukan investigasi mereka tidak jujur dalam menyampaikan. Tapi informasi berkembang memang ada walau belum ada bukti sampai saat ini," ujarnya.

Guna menekan terjadinya politik uang dan dugaan pelanggaran lainnya, kata dia, tim pengawasan diaktifkan berpatroli dengan berkoordinasi bersama pihak kepolisian saat masa tenang yang berlangsung mulai hari ini hingga dua hari ke depan jelang pencoblosan.

Baca Juga: KPK Diminta Bongkar Dugaan Korupsi Bansos Covid-19 di Sulsel

"Kita sudah menggelar apel bersama kepolisian untuk berpatroli pengawasan bersama mulai hari ini hingga tanggal 9 nanti, tim akan berkeliling di wilayah masing-masing," paparnya.

Sebelumnya, Bawaslu RI merilis data per November 2020 terkait IKP Pilkada serentak, seperti isu kerawanan politik uang. Tercatat ada 28 kabupaten kota terindikasi rawan tinggi dan 238 kabupaten kota terindikasi rawan sedang.

Lebih rinci, 10 kabupaten kota dengan kerawanan tertinggi pada isu politik uang yakni Kabupaten Tasikmalaya (100), Kabupaten Boyolali (100), Kabupaten Kediri (100), Kabupaten Melawi (100), Kabupaten Kutai Barat (100).

Selanjutnya, Kota Balikpapan (100), Kabupaten Teluk Wondama (100), Kabupaten Pasangkayu (86,8), Kabupaten Jember (85,5), Kabupaten Lingga (83,9), Kabupaten Bulukumba (83,9) dan Kabupaten Maros (82,9). (Antara)

Baca Juga: Pengurusan e-KTP Membludak Jelang Pilkada Sulsel, Bisa Bikin Klaster Baru