KPK: Orang Serakah Bersatu, Pemerintah Lemah, dan Masyarakat Membiarkan

SuaraSulsel.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi Monitoring Control for Prevention (MCP) Sulsel Tahun 2020. Dilaksanakan secara virtual, pertemuan ini diikuti Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.

Kepala Satgas Wilayah 8 Korsupgah KPK Dian Patria, menyampaikan beberapa hal mengenai pencegahan korupsi.

Dari hasil kajian KPK, kondisi sebuah wilayah dengan kekayaan sumber daya alam yang berlimpah, cenderung berkembang lebih lambat. Daripada wilayah yang sumber daya alamnya terbatas.

"Penyebab utamanya, integritas kepala daerah yang rendah, yang dipicu oleh pemberian izin sebagai balas jasa dukungan selama Pilkada," kata Dian Patria, Kamis 26 November 2020.

Baca Juga: Edhy Prabowo Mundur Setelah Ditahan KPK, PPP: Jadi Pintu Masuk Reshuffle

Dari segi administratif, kata Dian, pencapaian lebih pada pemenuhan aspek administratif. Masih terbatas pada aspek subtansial. Sulsel berada di urutan 13 skor MCP Pemda per 9 November 2020.

Menurut Dian, netralitas masih sangat penting dalam pencegahan korupsi. Dikarenakan, salah satunya penyebab korupsi lingkup pemerintah. Disebabkan oleh pemilihan pejabat pengawasan APIP dan manajemen ASN tergantung selera pembuat kebijakan.

"Konflik of interest, pemberian izin pengadaan barang dan jasa, pengelolaan pajak daerah, dan manajemen aset tersandera kepentingan tertentu. Kemudian, melakukan perbaikan pada saat ada tekanan dari instansi terkait," jelasnya.

Dian mengungkapkan, ada tiga persoalan bangsa saat ini. Orang serakah bersatu, pemerintah lemah, dan masyarakat membiarkan.

Sehingga, dibutuhkan pula tiga solusi bangsa. Yakni, orang baik harus bersatu, perjuangan yang konsisten, berpikir kedalam sebelum menyalahkan orang lain.

Baca Juga: Harta Istri Edhy Prabowo Rp 7,1 Milyar, Ini Fakta-fakta Iis Rosita Dewi

Sementara, Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman mengapresiasi peran KPK dalam memberantas korupsi di daerah. Pemprov Sulsel siap bersinergi dalam rangka penciptaan sistem birokrasi yang profesional, bersih, dan melayani sesuai dengan visi misi Pemerintah Sulawesi Selatan.