Sebelum Dipancung, Ilmuwan Indonesia Disiksa 10 Bulan

SuaraSulsel.id - Sebelum Prof dr Achmad Mochtar dipancung pada tanggal 3 Juli 1945. Almarhum mendapat banyak penyiksaan oleh tentara Jepang. Diperkirakan almarhum disiksa lebih 10 bulan.

Prof Mochtar dituduh melakukan sabotase terhadap Jepang. Dituduh mencemari vaksin tifus-kolera-disentri dengan cara memasukkan bakteri dan racun tetanus.

Ratusan Romusha meninggal dunia akibat vaksin tersebut. Sebelum dipancung, Mochtar mengalami penyiksaan selama lebih sepuluh bulan.

Mochtar dipaksa mengakui perbuatannya.Begitupula dengan beberapa ilmuwan lainnya.

Sekolah Pascasarjana (SPS) dan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Hasanuddin menggelar diskusi buku “Eksperimen Keji Kedokteran Penjajahan Jepang: Tragedi Lembaga Eijkman dan Vaksin Maut Romusha 1944-1945”.

Kegiatan berlangsung secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting, pada Sabtu (21/11/2020), mulai pukul 16.00 Wita.

Buku yang dibedah menceritakan kisah Prof. dr. Achmad Mochtar. Ilmuwan yang tercatat sebagai orang Indonesia pertama yang menjabat Direktur Lembaga Eijkman.

Prof. Sangkot Marzuki, penulis buku yang hadir sebagai narasumber, menjelaskan selain menyiksa Mochtar, tentara pendudukan Jepang juga menyiksa ilmuwan-ilmuwan Lembaga Eijkman lainnya.

Untuk memperoleh pengakuan, bahwa ilmuwan Indonesia telah mencemari vaksin. Menyebabkan ratusan Romusha meninggal di Klender, Jakarta Timur.

Baca Juga: Detik-detik Legenda Timnas Ricky Yacobi Meninggal Dunia Usai Cetak Gol

Namun Jepang tidak memperoleh satu pun pengakuan dari ilmuwan Indonesia yang dituduh melakukan sabotase.

Untuk menghentikan siksaan terhadap para ilmuwan dan sejawatnya, Achmad Mochtar akhirnya memberi pernyataan sesuai keinginan Jepang. Sehingga ia dihukum pancung.

“Penjelasan peristiwa Mochtar melibatkan kompleksitas teknis vaksinasi terhadap tetanus. Aspek teknis ini muncul sebagai kelemahan paling mencolok dalam mendeteksi kebohongan yang dibangun untuk menyembunyikan kebenaran,"

"Penjabaran kisah sejarah ini sebelumnya melewatkan aspek teknis yang krusial tersebut dalam menganalisa niat, tindakan, dan tipu daya Jepang,” kata Prof. Sangkot.

Peristiwa ini dilihat sebagai benturan antara kebenaran ilmiah dan kebenaran politik. Saat terjadi pendudukan Jepang di Indonesia.

Hal senada juga dikemukakan penulis lainnya, Kevin Baird.

Kevin berbicara tentang hubungan etis, antara kebenaran ilmiah dan perlakuan terhadap sains dalam konteks situasi yang berbeda.

Sementara itu, Prof. Irawan Yusuf, Guru Besar Fakultas Kedokteran Unhas, membedah peristiwa yang dialami Achmad Mochtar dalam perspektif interseksi antara sains, politik, dan bisnis.

“Sains bisa tumbuh dan berkembang karena ambisi. Baik ambisi personal maupun ambisi negara. Hal itu terjadi karena sains sudah dicampur diadukkan dengan politik. Dalam perkembangan dewasa ini, sains, politik, dan bisnis menjadikan sesuatu menjadi kompleks,” kata Irawan.

Narasumber lainnya adalah Uswatul Chabibah, mengulas proses terjemahan dan proses edit yang dilakukan terhadap buku yang aslinya berjudul “War Crimes in Japan Occupied Indonesia” yang diterbitkan pada tahun 2015.

Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia terbit tahun 2020, oleh Penerbit Komunitas Bambu pada bulan September.

Dekan Sekolah Pascasarjana Unhas, Prof Jamaluddin Jompa, mengatakan diskusi buku ini merupakan hal yang penting. Untuk selalu memposisikan ilmu pengetahuan pada tempat yang strategis dalam pengambilan kebijakan.

“Saintific based policy atau kebijakan berbasis sains seharusnya menjadi agenda strategis yang diambil setiap pemimpin dan pengambil kebijakan,” kata Jompa.

Diskusi dipandu oleh Sudirman Natsir. Menghadirkan 100 peserta, berakhir pada pukul 18.00 Wita.