
SuaraSulsel.id - Presiden Joko Widodo meminta provinsi dengan tingkat kematian tertinggi akibat Covid-19, menerapkan strategi khusus.
Pemerintah daerah terlebih dahulu melihat secara luas. Mengenai data sebaran pandemi Covid-19 dalam merespons penambahan kasus Covid-19 yang terdeteksi.
Hal itu disampaikan Presiden saat memimpin rapat terbatas mengenai "Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional" melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 14 September 2020.
"Pertama, perlu saya ingatkan kembali bahwa keputusan-keputusan dalam merespons penambahan kasus di provinsi, kabupaten, maupun kota, saya minta semuanya selalu melihat data sebaran," kata Presiden.
Baca Juga: Jokowi Soroti 4 Provinsi dengan Angka Kematian Tertinggi di Indonesia
Disamping itu, Presiden juga menyampaikan agar pemerintah daerah menerapkan strategi intervensi berbasis lokal dan strategi pembatasan berskala lokal, baik di tingkat RT/RW maupun di tingkat desa atau kampung.
Penerapan strategi tersebut diyakini akan membuat penanganan menjadi lebih detail dan lebih fokus.
"Karena dalam sebuah provinsi, misalnya ada 20 kabupaten dan kota, tidak semuanya berada dalam posisi merah semuanya yang 20 itu, sehingga penanganannya tentu saja jangan digeneralisir. Di sebuah kota atau di sebuah kabupaten pun sama, tidak semua kelurahan, tidak semua desa, tidak semua kecamatan juga mengalami hal yang sama merah semuanya, ada yang hijau, ada yang kuning. Itu memerlukan treatment dan perlakuan yang berbeda-beda," paparnya.
"Oleh karena itu, strategi intervensi berbasis lokal, strategi intervensi untuk pembatasan berskala lokal ini penting sekali untuk dilakukan. Baik itu manajemen intervensi yang dalam skala lokal maupun dalam skala komunitas," imbuhnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Presiden mengimbau agar pemerintah daerah tidak terburu-buru dalam menutup sebuah wilayah, kota, maupun kabupaten.
Baca Juga: Tak Mau Ada Klaster Baru, Jokowi Minta Terawan Audit Protokol Corona di RS
Menurutnya, jika pemerintah bekerja berbasiskan data, maka langkah-langkah intervensi tersebut akan berjalan lebih efektif dan bisa segera menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lapangan.
- 1
- 2
Berita Terkait
-
Ditemui Perwira Polri Siswa Sespimmen, Jokowi: Mereka Tanya soal Leadership
-
Potret Jokowi Temui Kuasa Hukum di Jakarta Bahas Isu Ijazah Palsu
-
Tenteng Map Coklat Usai Kumpulkan Kuasa Hukum di Jakarta, Jokowi Bilang Begini soal Isu Ijazah Palsu
-
Polemik Ijazah Palsu, Jokowi Kumpulkan Tim Pengacara di Jakarta: Rame Banget Ini
-
Jokowi Dituding Bohong Soal Kenangan Kuliah di UGM? Dokter Tifa Ungkap Fakta Mengejutkan!
Terpopuler
- Alumni UGM Speak Up, Mudah Bagi Kampus Buktikan Keaslian Ijazah Jokowi: Ada Surat Khusus
- 3 Klub Diprediksi Jadi Labuhan Baru Stefano Cugurra di BRI Liga 1 Musim Depan
- HP Murah Itel A90 Lolos Sertifikasi di Indonesia: Usung RAM 12 GB, Desain Mirip iPhone
- Paula Verhoeven Positif HIV sebelum Menikah dengan Baim Wong?
- Akal Bulus Demi Raih Piala Asia U-17 2025: Arab Saudi Main dengan '12 Pemain'?
Pilihan
-
Cerita Pria 57 Tahun di Mataram Akhirnya Dapat SK PPPK Tapi Setahun Lagi Pensiun
-
Rafael Struick Ditendang vs Adelaide United, Brisbane Roar Kini Diamuk Netizen Indonesia
-
Tak Hanya Barang Bajakan dan QRIS, AS Juga Protes Soal UU Produk Halal RI
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan Lancar Main FF, Terbaik April 2025
-
Polres Sukoharjo Ungkap Kasus Peredaran Narkoba, Dua Residivis Kembali Diamankan
Terkini
-
Hari Kartini, BRI Holding Ultra Mikro Berdayakan 14,4 Juta Pengusaha Wanita
-
Mantri Perempuan BRI Ini Pantang Menyerah dalam Memberdayakan Pengusaha Mikro
-
Universitas Negeri Makassar Disebut Dalam Perkara Pembunuhan Terpidana Ronald Tannur
-
Wisata Sulawesi Selatan Naik Kereta Api? Ini Rute Unik yang Bikin Liburan Tak Terlupakan
-
Pemprov Sulsel Gelontorkan Rp50 Miliar, Tiap Anak Stunting Dapat Rp1 Juta