- Polda Sulsel menghentikan penyidikan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap dua kakak beradik oleh ayah kandungnya pada Agustus 2026.
- Koalisi Advokasi menyurati Presiden hingga Komisi III DPR RI karena menilai penyidik mengabaikan berbagai alat bukti yang sah.
- Tim pendamping korban mendesak Polda Sulsel agar membuka kembali perkara tersebut demi memberikan keadilan bagi kedua korban.
SuaraSulsel.id - Penanganan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap dua kakak beradik di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel) dihentikan Polda Sulsel.
Dua perkara yang dilaporkan ke Polda Sulsel itu justru dihentikan penyidikannya atau diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pada Agustus 2026.
Kondisi ini membuat tim pendamping korban dari Koalisi Advokasi Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Sulawesi Selatan menyurati Presiden RI Prabowo Subianto, Kapolri, hingga Komisi III DPR RI untuk meminta perhatian dan mendorong agar penanganan kasus tersebut kembali dibuka.
"Kami sudah menyurat ke Presiden Prabowo, Komisi III DPR RI, Kompolnas, Mabes Polri agar ini jadi atensi," kata Anggota Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sulawesi Selatan, Warida, Jumat, 20 November 2026.
Kasus ini menyangkut dua anak bersaudara yang diduga mengalami kekerasan seksual oleh ayah kandungnya sendiri. Terduga pelaku merupakan pejabat di salah satu BUMN di Sulsel.
Dugaan perbuatan tersebut berlangsung berulang kali selama hampir 10 tahun.
Warida mengatakan korban masing-masing berinisial AN (14) dan ARR (22). Sementara pria yang dilaporkan sebagai terduga pelaku berinisial MA (46) merupakan ayah kandung kedua korban.
Warida menjelaskan kasus tersebut telah menjadi perhatian koalisi sejak 2025. Namun, laporan dan proses hukum atas dugaan kekerasan seksual itu sebenarnya telah berlangsung sejak 2022.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan korban kepada tim pendamping, dugaan kekerasan seksual terhadap keduanya terjadi sejak mereka masih kecil.
Baca Juga: Kasus Dugaan Ayah Cabuli Dua Anak di Gowa Di-SP3, Korban Alami Trauma Berat
Perbuatan tersebut berlangsung berulang hingga korban beranjak dewasa dan salah satunya masih berstatus anak.
Kondisi itu membuat kedua korban beberapa kali meninggalkan rumah bersama ibu mereka.
Warida menyebut pada tahun 2022 dan 2023, korban bersama ibunya sempat dua kali keluar dari rumah karena tidak tahan dengan situasi yang dialami.
Korban juga menceritakan sejumlah kejadian yang diduga mengarah pada kekerasan seksual.
Salah satunya ibu korban pernah mendapati terduga pelaku berada di dalam kamar anaknya tanpa mengenakan pakaian.
Selain itu kakak korban juga mengungkapkan bahwa adiknya kerap mendapat komentar bernuansa seksual dari ayah mereka. Terduga pelaku bahkan disebut pernah menyentuh bagian intim korban.
"Ini yang membuat kami merasa sangat sedih, kesal, dan sakit hati. Ada kondisi anak-anak kita yang menjadi korban kekerasan seksual, tetapi tidak mendapatkan keadilan," ucapnya.
Dua Laporan Perkara Dihentikan Polda Sulsel
Anggota LBH Apik, Siti Nurfaidah Said menjelaskan penanganan kasus ini melibatkan dua laporan polisi yang berbeda.
Awalnya, dugaan kekerasan seksual terhadap salah satu korban dilaporkan ke Polres Gowa pada 2025. Namun, dalam perjalanannya, laporan tersebut sempat dicabut oleh ibu korban.
Pencabutan laporan itu disebut terjadi di tengah persoalan hubungan yang tidak seimbang antara ibu dan ayah korban karena faktor ekonomi. Terduga pelaku juga disebut mengadukan ibu korban atas dugaan pencurian dalam keluarga.
Perkara yang ditangani di Polres Gowa kemudian berlanjut ke proses praperadilan di Pengadilan Negeri Gowa hingga penanganannya dihentikan.
Tidak puas dengan perkembangan tersebut, korban kemudian kembali menempuh jalur hukum dengan pendampingan tim advokasi.
Laporan selanjutnya diajukan ke Polda Sulsel.
Siti menjelaskan terdapat dua laporan polisi yang berjalan di Polda Sulsel. Masing-masing berkaitan dengan dugaan kekerasan seksual yang dialami kakak korban yang telah dewasa dan adiknya yang masih berusia anak.
Salah satu laporan merupakan pelimpahan perkara dengan nomor LP 691. Sementara laporan lainnya bernomor LP 1085 yang diajukan kembali untuk menindaklanjuti perkara yang sebelumnya dihentikan di Polres Gowa.
Dalam kedua perkara tersebut, kakak korban berinisial ARR menjadi pihak yang mengajukan laporan.
Namun, dalam perkembangannya, penyidik Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO) Polda Sulsel menerbitkan surat penghentian penyidikan untuk kedua perkara tersebut.
Alasan penghentian penyidikan yang disampaikan penyidik adalah tidak cukup alat bukti.
"Kami menerima SP3 pada bulan Agustus 2026 untuk kedua kasus tersebut," tegasnya.
Keputusan itu dipersoalkan tim pendamping korban. Mereka menilai sejumlah bukti yang telah diserahkan semestinya dapat menjadi bahan pertimbangan untuk melanjutkan proses hukum.
"Kami menghormati kewenangan penyidik dalam menjalankan tugasnya. Akan tetapi, setiap keputusan penghentian penyidikan harus memiliki dasar hukum, pertimbangan objektif, dan proses pemeriksaan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan," ujar Siti.
Ia mengatakan tim pendamping telah menyerahkan sejumlah bukti. Mulai dari keterangan korban, dokumen pemeriksaan medis, rekaman pesan suara melalui WhatsApp, keterangan saksi, hingga dokumen asesmen psikologis.
Karena itu, mereka mempertanyakan apakah seluruh bukti tersebut telah diperiksa, diuji keasliannya dan dinilai secara menyeluruh sebelum penyidik memutuskan menghentikan perkara.
Menurut Siti, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah mengatur ketentuan pembuktian dalam perkara kekerasan seksual.
Dalam Pasal 24 UU TPKS, keterangan korban, informasi elektronik, hasil pemeriksaan medis, rekam medis, hasil pemeriksaan forensik, hingga surat keterangan psikolog klinis atau psikiater termasuk dalam alat bukti yang diakui.
Sementara Pasal 25 mengatur ketentuan pembuktian dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual, termasuk apabila terdapat keterangan korban yang didukung alat bukti sah lainnya.
"Kami mempertanyakan bagaimana korban bisa mendapatkan keadilan kalau keterangan korban dan bukti-bukti yang sudah diserahkan tidak dipertimbangkan secara menyeluruh dalam proses penyidikan," keluhnya.
Polisi Sempat Mediasi untuk Damai
Selain persoalan alat bukti, tim pendamping juga menyoroti informasi mengenai adanya kesepakatan perdamaian di antara pihak keluarga sebelum proses hukum berjalan.
Siti mengatakan pihaknya memperoleh informasi bahwa pernah ada upaya perdamaian yang melibatkan orang tua korban. Namun, menurut pendamping, kesepakatan tersebut tidak mendapat persetujuan dari korban.
Mereka juga menduga terdapat intervensi dari pihak luar dalam proses tersebut. Salah satu hal yang disoroti adalah posisi korban yang rentan secara ekonomi karena terduga pelaku merupakan ayah kandung sekaligus bagian dari keluarga yang selama ini menjadi tempat bergantung.
Tim pendamping menegaskan perdamaian yang dilakukan di luar proses peradilan tidak serta-merta dapat menjadi alasan untuk menghentikan penanganan perkara kekerasan seksual.
Hal itu merujuk pada Pasal 23 UU TPKS yang mengatur bahwa perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagi tim koalisi, perkara ini menjadi semakin memprihatinkan karena terduga pelaku merupakan ayah kandung korban.
Sosok yang semestinya memberikan perlindungan justru diduga menjadi orang yang melakukan kekerasan terhadap anaknya sendiri.
Koalisi bersama lembaga pemerhati perempuan dan perlindungan anak bahkan membentuk Institute of Community Justice (IJC) untuk mengawal penanganan kasus tersebut.
Mereka mendesak agar Polda Sulsel membuka kembali penanganan perkara dan memberikan penjelasan secara transparan mengenai dasar penghentian penyidikan terhadap dua laporan tersebut.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
Berita Terkait
Terpopuler
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Sultan Buka Suara soal Hutan untuk Barak Militer, Jangan Asal Tebang Pohon
- Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman Ditarget Beroperasi Fungsional Saat Nataru
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
Ayah Pejabat BUMN Diduga Rudapaksa Dua Anaknya, Tim Korban Surati Prabowo
-
Kasus Dugaan Ayah Cabuli Dua Anak di Gowa Di-SP3, Korban Alami Trauma Berat
-
Netzme Buka Sentra QRIS UMKM di Makassar, Hadirkan Edukasi hingga Pendampingan Usaha
-
Terlibat Narkoba, Tiga Anggota Polri di Sulsel Terancam Dipecat
-
Transformasi Ekonomi Fakfak Dimulai: 33 Orang Lolos Asesmen Agen Usaha Lokal