Kementerian Investasi Buka Desk di Makassar, PSEL Rp3,5 Triliun Jadi Prioritas

SuaraSulsel.id - Proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar menjadi salah satu investasi yang akan mendapat pengawalan khusus dari pemerintah pusat.

Untuk mempercepat realisasi proyek tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM membentuk Desk Investasi di Makassar, Sulawesi Selatan.

Desk Investasi ini diharapkan menjadi pusat koordinasi untuk menyelesaikan berbagai hambatan proyek sekaligus mempercepat masuknya investasi di kawasan Indonesia Timur.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu mengatakan seluruh proyek yang membutuhkan investasi akan menjadi perhatian pemerintah. Termasuk proyek PSEL Makassar yang pendanaannya melibatkan Danantara.

Menurutnya, pemerintah akan membantu mengawal berbagai kebutuhan proyek, mulai dari perizinan, pelayanan, hingga pemberian insentif.

Sementara pelaksanaan proyek tetap berjalan melalui mekanisme kerja sama antarpelaku usaha atau business to business (B2B).

"Iya, tentu jadi prioritas (proyek PSEL). Itu kewajiban kita untuk mengawal proyek yang butuh investasi. Nanti pelaksanaannya sesama B to B dan lain-lain. Kita punya kepentingan dan kita dari pemerintah endorsement soal pelayanannya, perizinannya, insentifnya, kita prioritaskan di situ," kata Todotua saat meresmikan Desk Investasi di Makassar, Jumat, 13 November 2026.

Proyek PSEL Makassar sendiri bernilai sekitar Rp3,5 triliun. Proyek ini sebelumnya sempat menjadi perhatian setelah tim Danantara melakukan peninjauan teknis untuk memastikan kelayakan lokasi, termasuk melihat aspek teknis dan kondisi sosial masyarakat di sekitar kawasan pembangunan.

Pemerintah menargetkan proyek tersebut dapat memasuki tahap pembangunan atau groundbreaking pada akhir 2026.

Baca Juga: Sengketa Lahan Jembatan Barombong Memanas: Dari PT GMTD hingga Klaim Tokoh Militer

Melalui Desk Investasi, Todotua menargetkan pengawalan realisasi investasi sebesar Rp17 triliun.

Layanan yang berpusat di Makassar itu tidak hanya menangani proyek di Sulawesi Selatan, tetapi juga menjadi pusat koordinasi bagi 14 provinsi di kawasan Indonesia Timur.

Wilayah tersebut meliputi enam provinsi di Sulawesi, dua provinsi di Maluku, serta enam provinsi di Papua.

"Ini harus dimanfaatkan dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota," ujarnya.

Todotua menjelaskan pembentukan Desk Investasi merupakan upaya pemerintah memperpendek jalur koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha.

Dengan begitu, persoalan yang selama ini menghambat investasi diharapkan bisa diselesaikan lebih cepat.