- Kadis Kominfo Parepare Jenamar Aslan meminta maaf pada Rabu, 11 November 2026, atas ucapan kontroversial Wali Kota Tasming Hamid.
- Wali Kota Tasming Hamid sebelumnya menyebut media pengkritik pemerintah berstatus halal darahnya saat rapat monev di Parepare pada 6 November 2026.
- Aliansi Jurnalis Independen Makassar mengecam pernyataan tersebut dan mendesak Kementerian Dalam Negeri untuk menjatuhkan sanksi tegas kepada wali kota.
Tasming bahkan menggunakan frasa "halal darahnya" ketika menyinggung media yang dianggap tidak sejalan dengan pemerintah daerah.
"Jadi Pak Kadis, AA-BB, tidak ada Bali Bella (bunglon), ya. Di agama saya juga enggak ada 'Bali Bella' halal darahnya itu," ucapnya.
Ia juga meminta jajaran terkait mengevaluasi pola kerja sama media dengan Pemkot Parepare. Tasming menyebut telah menutup akses kerja sama tertentu dan mengarahkan pengelolaan kontrak media melalui Dinas Kominfo.
Pernyataan tersebut kemudian menuai kecaman dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Makassar.
Organisasi jurnalis itu menilai ucapan Tasming bernuansa provokatif dan berpotensi mengancam keamanan serta keselamatan jurnalis, khususnya yang bertugas di Parepare.
Ketua AJI Makassar, Sahrul Ramadan menegaskan kepala daerah semestinya terbuka terhadap kritik yang disampaikan jurnalis selama didasarkan pada fakta.
Menurut AJI, pemberitaan kritis merupakan bagian dari fungsi pers dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.
Jurnalis bekerja untuk kepentingan publik dan memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi, bukan menjadi humas pemerintah.
AJI juga mengingatkan bahwa hubungan kerja sama antara pemerintah daerah dan perusahaan media tidak boleh menjadi alasan untuk mengintervensi independensi pemberitaan.
Baca Juga: Suara Wali Kota Parepare Sebut Media 'Halal Darahnya' Beredar Luas
Organisasi tersebut menilai upaya mengontrol, mengintimidasi, hingga menghalang-halangi kerja jurnalistik bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
AJI Makassar turut mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengevaluasi sikap Tasming Hamid dan memberikan sanksi tegas atas pernyataannya.
AJI menegaskan kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari kontrol publik. Karena itu, pejabat publik semestinya merespons kritik melalui penjelasan dan klarifikasi, bukan pernyataan yang berpotensi menimbulkan ketakutan di kalangan jurnalis.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara cek NIK KTP Apakah Terdaftar BSU?
- Cara Mengaktifkan IKD dari HP: Serba Praktis Tanpa Fotokopi, Ini Deretan Kegunaannya
- Gibran Diisukan Mundur, Bila Paripurna DPR Hari Ini Setujui Proses Pemakzulan
- 3 Serum Wardah untuk Hempas Flek Hitam dan Kusam Usia 40 Tahun ke Atas Sesuai Review
- Penyakit Khas Toyota Innova Bekas dari Generasi Barong, Reborn, hingga Zenix
Pilihan
-
Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok Pukul 10.00
-
Tangis di Kantor Wapres: Momen ASN dan Sespri Saling Peluk dan Salaman Jelang Gibran Mundur
-
Tunggu Prabowo Mendarat di Halim, Gibran Sampaikan Pengunduran Diri dari Jabatan Wapres
-
Gibran Rakabuming Mundur dari Posisi Wakil Presiden Malam Ini
-
Istana Bantah Klaim Gibran: Presiden Prabowo Tak Sarankan Wapres Gugat di PTUN
Terkini
-
Usai Viral Ucapan 'Halal Darahnya', Pemkot Parepare Akhirnya Minta Maaf
-
Hari Ketiga Pencarian: Pendaki 15 Tahun Tersesat di Lembah Ramma Belum Ditemukan
-
Anggota Polres Gowa Digerebek Saat Asyik Nyabu Bareng Istri Orang
-
Suara Wali Kota Parepare Sebut Media 'Halal Darahnya' Beredar Luas
-
Ribuan Pekerja di Sulsel Kena PHK Sepanjang 2026, Sektor Ini Terbanyak