Suara Wali Kota Parepare Sebut Media 'Halal Darahnya' Beredar Luas

Pernyataan tersebut memicu reaksi dari kalangan jurnalis.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Makassar mengecam keras ucapan Tasming yang dinilai provokatif dan berpotensi mengancam keamanan serta keselamatan jurnalis, khususnya di Parepare.

Ketua AJI Makassar, Sahrul Ramadan menegaskan kepala daerah seharusnya terbuka terhadap kritik yang disampaikan jurnalis selama didasarkan pada fakta.

Pemerintah juga perlu memahami bahwa pemberitaan kritis merupakan bagian dari fungsi pers dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.

"AJI mengingatkan bahwa jurnalis bekerja untuk kepentingan publik dan memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi. Karena itu jurnalis tidak bekerja untuk pemerintah ataupun penguasa," kata Sahrul, Rabu, 11 November 2026.

Dalam pernyataan sikapnya, AJI juga menegaskan bahwa jurnalis bukan humas pemerintah. Hubungan kerja sama antara pemerintah daerah dan perusahaan media tidak boleh menjadi alasan untuk membatasi independensi pemberitaan.

AJI menilai upaya mengontrol, mengintimidasi, hingga menghalang-halangi kerja jurnalistik bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Organisasi jurnalis tersebut turut mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengevaluasi sikap Tasming Hamid dan memberikan sanksi tegas atas pernyataannya yang dinilai berpotensi mengganggu kerja-kerja jurnalistik.

AJI menekankan sebagai pejabat publik, wali kota semestinya menerima kritik sebagai bagian dari kontrol masyarakat terhadap jalannya pemerintahan, bukan justru melontarkan pernyataan yang dapat menimbulkan rasa takut di kalangan jurnalis.

Baca Juga: Desas-desus Hubungan Terlarang Pejabat di Sulsel Viral, Mengapa Warganet Mudah Percaya Isu Medsos

Kontributor : Lorensia Clara Tambing