Debat Otonomi Daerah: Indonesia Harus Bubar jika Ingin Jadi Negara Federasi?

SuaraSulsel.id - Masa depan otonomi daerah di Indonesia kembali diperdebatkan.

Pertanyaannya bukan lagi sekadar apakah desentralisasi pasca-Reformasi berjalan efektif.

Tetapi apakah desain hubungan pemerintah pusat dan daerah saat ini masih relevan untuk menjawab tantangan Indonesia ke depan.

Pertanyaan itu mengemuka dalam forum diskusi “Partai Politik dan Masa Depan Otonomi Daerah” yang digelar Lembaga Penerbitan dan Media Digital (LPMD) MW KAHMI Sulsel di Kopi Aspirasi, Jalan AP Pettarani, Makassar, Sabtu (5/9/2026).

Ratusan aktivis, kader HMI, dan tokoh KAHMI dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan terlibat dalam diskusi tersebut.

Forum tidak hanya mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah selama hampir tiga dekade terakhir, tetapi juga membuka kemungkinan perubahan desain desentralisasi di masa depan.

Gagasan yang muncul membentang dari penguatan kewenangan pemerintah provinsi, otonomi khusus Sulawesi Selatan, hingga wacana sistem federal.

Tidak ada satu kesimpulan tunggal yang dihasilkan. Sebaliknya, perbedaan pandangan justru memperlihatkan besarnya ruang perdebatan mengenai bagaimana Indonesia seharusnya mengelola hubungan pusat dan daerah pada masa mendatang.

Hadir sebagai pemantik diskusi Presidium KAHMI Sulsel Ni’matullah Erbe, Ketua KPU Sulsel Hasbullah, pengamat politik Universitas Hasanuddin Adi Suryadi Culla, dan Wakil Pemimpin Redaksi Tribun Timur AS Kambie.

Baca Juga: Ari Lasso Jelaskan Kondisi Dalam Pesawat Garuda GA604 yang Alami Kerusakan Saat Mendarat

Otonomi Daerah Dinilai Perlu Dievaluasi

Presidium KAHMI Sulsel Ni’matullah Erbe membawa perdebatan pada pertanyaan mendasar mengenai masa depan desentralisasi.

Menurutnya, perjalanan Indonesia selama sekitar delapan dekade perlu dibaca kembali, terutama dalam melihat posisi daerah di tengah kuatnya kewenangan pemerintah pusat.

“Berhenti berpikir Indonesia. Susah 80 tahun kita jadi alas kaki pemerintah pusat. Saatnya kita berpikir bangsa kita sendiri. Bangsa Bugis, Bangsa Makassar, Bangsa Toraja, Mandar, dan Luwu,” kata Ni’matullah.

Mantan Wakil Ketua DPRD Sulsel dua periode itu menilai Reformasi 1998 belum sepenuhnya menghasilkan distribusi kekuasaan yang ideal antara pusat dan daerah.

Karena itu, menurut dia, evaluasi terhadap otonomi daerah tidak cukup hanya menyentuh persoalan teknis pemerintahan.