Pendapatan Kota Makassar Turun Rp485 Miliar, Program Ini Terdampak

SuaraSulsel.id - Pemerintah Kota Makassar memastikan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 tidak akan menggeser fokus program-program prioritas.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan meski terjadi pengurangan belanja, arah kebijakan tetap diarahkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Mulai dari pembangunan stadion, sekolah, puskesmas, hingga peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan di pulau.

Sejumlah program strategis lain juga dipastikan tetap berjalan, seperti Universal Health Coverage (UHC), seragam sekolah gratis, Makassar Creative Hub.

Urban farming, penguatan UMKM dan investasi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan.

“Pengurangan belanja tidak berarti mengurangi fokus kami. Justru kami menajamkan program prioritas agar defisit terkendali sesuai kapasitas fiskal daerah,” kata Munafri saat rapat paripurna virtual di Balai Kota Makassar, Rabu (3/9/2025).

Pendapatan Turun Rp485 Miliar

Munafri menjelaskan, pendapatan daerah yang semula ditarget Rp5,384 triliun dalam APBD pokok.

Kini disesuaikan menjadi Rp4,898 triliun. Turun Rp485 miliar atau 9,02 persen.

Baca Juga: Kota Makassar Lawan Jukir Liar Dengan Cara Ini

Penurunan terutama berasal dari PAD yang berkurang Rp306,7 miliar akibat kebijakan subsidi listrik 50% dan penyesuaian retribusi kesehatan.

Sementara pendapatan transfer juga terkoreksi Rp179 miliar akibat pengurangan bagi hasil pajak dari Pemprov Sulsel.

Belanja Dipangkas Rp555 Miliar

Koreksi pendapatan ini otomatis berdampak pada sisi belanja. Total belanja daerah disesuaikan dari Rp5,684 triliun menjadi Rp5,128 triliun.

Belanja operasi dipangkas tipis, sementara belanja modal turun signifikan Rp496 miliar, terutama pada proyek yang sulit selesai tahun ini.

Seperti pembangunan solar panel, motor sampah listrik, dan kawasan Karebosi. Belanja tak terduga juga dipotong dari Rp40 miliar menjadi Rp10 miliar.

Komitmen dan Sinergi

Dari sisi pembiayaan, penerimaan diproyeksikan Rp230 miliar, turun Rp69 miliar akibat koreksi SILPA 2024.

Pemkot Makassar tidak merencanakan pinjaman maupun penyertaan modal BUMD tahun ini.

“Pengelolaan pendapatan dan efektivitas belanja tidak bisa berdiri sendiri. Kami butuh sinergi legislatif demi kesejahteraan masyarakat Makassar,” tutup Munafri.