SuaraSulsel.id - Tim pemenangan daerah (TPD) pasangan calon Anies-Muhaimin dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD melaporkan Sekretaris Daerah Takalar Muhammad Hasbi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan. Hasbi dilaporkan pada Rabu, 17 Januari 2024.
Ketua TPD Ganjar-Mahfud di Sulawesi Selatan Udhin Malik mengatakan pihaknya menilai, Hasbi sengaja menggiring narasi di hadapan guru untuk memilih pasangan calon tertentu. Padahal ia sadar soal posisinya sebagai seorang ASN.
"Jadi ini perlu dilakukan tindakan untuk menindaklanjuti bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi. Karena itu setitik puncak dari gunung es terkait pelanggaran netralitas ASN yang kemungkinan sengaja dilakukan," ujarnya saat dikonfirmasi SuaraSulsel.id.
Sebelumnya, Hasbi mengatakan Presiden RI Joko Widodo menjanjikan akan mengangkat lebih banyak guru jadi CPNS jika Gibran Rakabuming Raka terpilih jadi wakil Presiden. Itu disampaikan saat membuka acara Rembuk Guru yang digelar pada Rabu, 10 Januari 2024 lalu di kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.
Baca Juga: Disebut Kampanyekan Gibran Rakabuming, Sekda Takalar: Hanya Bercanda Karena Guru Sedih
Kata Udhin, jika tidak dilaporkan maka akan semakin banyak pelanggaran yang dilakukan oleh ASN. Padahal dalam UU No. 20/2023 sudah ditegaskan ASN tidak boleh berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara, termasuk kepentingan politik.
Udhin juga menilai para guru sangat matang dalam berdemokrasi. Sehingga di video yang beredar, mereka malah tertawa saat Hasbi mengatakan Jokowi akan mengangkat lebih banyak CPNS jika Gibran naik.
"Guru sebagai unsur yang mencerdaskan bangsa sudah matang dalam berdemokrasi. Mereka paham bahwa demokrasi perlu dibangun, bukan karena adanya tekanan pimpinan," sebutnya.
Hal yang sama dikatakan ketua tim hukum TPD AMIN di Sulsel, Tajuddin. Ia mengaku ada upaya dari Sekda Takalar untuk mengkampanyekan anak Presiden.
Olehnya, tim Anies-Muhaimin di Sulawesi Selatan memilih untuk melaporkan Hasbi ke Bawaslu karena ketidaknetralannya. Ini juga bentuk antisipasi untuk ASN lainnya agar tidak melakukan hal serupa.
Baca Juga: Anies Baswedan Bicara Pemekaran di Kabupaten Bone
"Ini harus dicegat untuk menghindari adanya gerakan yang sistematis, terstruktur, dan masif. Sudah kita laporkan dan tentu kita memberi kepercayaan ke Bawaslu untuk menindaklanjuti," ucapnya.
Berita Terkait
-
Rekam Jejak Riza Nasrul Falah, Ketua Bawaslu Bandung Barat Ngaku Khilaf Diciduk Pesta Sabu: Awalnya Mau Beli Galon!
-
Permintaan Wamendagri Ribka Haluk: Pemda Sinkronisasikan Anggaran PSU dengan KPU, Bawaslu, dan Aparat Keamanan Daerah
-
KPU Barito Utara Disebut Main Mata karena Acuhkan Perintah Bawaslu
-
Sidang DKPP, Pimpinan KPU Barito Utara Disebut Langgar Etik karena Acuhkan Rekomendasi Bawaslu
-
Pantai Galesong, Objek Wisata Alam dengan Segudang Wahana Permainan Seru
Terpopuler
- 10 Transformasi Lisa Mariana, Kini Jadi Korban Body Shaming Usai Muncul ke Publik
- Daftar Pemain Timnas Belanda U-17 yang Gagal Lolos ke Piala Dunia U-17, Ada Keturunan Indonesia?
- Titiek Puspa Meninggal Dunia
- Gacor di Liga Belanda, Sudah Saatnya PSSI Naturalisasi Pemain Keturunan Bandung Ini
- Eks Muncikari Robby Abbas Benarkan Hubungan Gelap Lisa Mariana dan Ridwan Kamil: Bukan Rekayasa
Pilihan
-
6 Rekomendasi HP Rp 4 Jutaan Terbaik April 2025, Kamera dan Performa Handal
-
5 Rekomendasi HP Rp 2 Jutaan Snapdragon, Performa Handal Terbaik April 2025
-
Hasil BRI Liga 1: Diwarnai Parade Gol Indah, Borneo FC Tahan Persib Bandung
-
Persija Terlempar dari Empat Besar, Carlos Pena Sudah Ikhlas Dipecat?
-
Jadwal Link Streaming Serie A Italia Pekan Ini 12-15 April 2025
Terkini
-
Menteri Pertanian: Petani Kakao, Cengkeh, dan Kelapa Senang Kalau Krisis Ekonomi
-
Mau Sukses dan Jadi Orang Kaya? Menteri Pertanian: Hindari Kebiasaan Mengeluh
-
Haji Mabrur: Lebih dari Sekadar Ritual, Tapi Perjalanan Menyucikan Jiwa
-
Tidak Cukup Niat, Ini 3 Kemampuan Wajib Dimiliki Jemaah Haji
-
Insentif Guru Besar Unhas Naik Jadi Rp5 Juta