Kejati Sulsel Akan Tindaklanjuti Laporan Kerugian Masyarakat Dalam PPDB 2023

SuaraSulsel.id - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sulawesi Selatan terus memantau penggunaan anggaran pelaksanaan pendaftaran dan pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) tahun ajaran 2023/2024 melalui sistem aplikasi daring atau online yang menuai banyak persoalan.

"Ketika ada laporan kita tindaklanjuti. Nanti dilihat di bidang intel apakah memantau itu. Artinya, ada pantauan yang kita lakukan melalui pers, misalnya ada informasi di media, itu kita pantau," ujar Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Sulsel Soertami di kampus Universitas Hasanuddin Makassar, Senin 17 Juli 2023.

Mengenai dengan informasi apakah sudah ada temuan yang disampaikan bidang intelijen Kejati Sulsel berkaitan dengan permasalahan PPDB, sejauh ini, kata dia, belum ada dan akan dipertanyakan.

"Saya akan tanyakan di bidang intel, karena bidang intel punya kapasitas di situ, ataukah ada laporan langsung disampaikan media atau masyarakat. Kita tunggu saja ada laporan, lalu kita pelajari," katanya menekankan.

Baca Juga: Heboh PPDB Bermasalah Gara-gara Zonasi, Menteri Pendidikan Nadiem Makariem Dirujak Netizen

Berdasarkan mata anggaran yang diajukan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk pengadaan server PPDB tahun 2023 sebesar Rp2 miliar lebih. Angka ini naik dari PPDB tahun 2022 senilai Rp1,7 miliar lebih.

Dalam situs lpse.lkpp.go.id diketahui pemenang tender untuk pengadaan server PPDB yakni PT Karya Labkraf Indonesia beralamat di Kota Parepare, Sulsel. Perusahaan ini bekerja sama dengan anak perusahaan PT Telkom untuk penyediaaan 11 server pada PPDB tahun 2023.

Menurut Soertarmi, hingga saat ini belum ada laporan masuk terkait masalah PPDB. Meski demikian, pihaknya masih menunggu laporan baik dari informasi media, masyarakat hingga aksi demonstrasi yang membawa aspirasi maupun temuan.

"Kalau ada laporan kita tindaklanjuti. Apa materi laporannya, siapa yang melapor, siapa dirugikan. Jadi, ketika ada laporan, kita akan pelajari, misalnya bukti-bukti cukup kita turun lapangan," tuturnya menegaskan.

Untuk persoalan PPDB, kata dia menambahkan, harus jelas permasalahannya. Dan apabila ada bukti kuat yang dilaporkan masyarakat atau dari pemberitaan media maka langsung dipelajari kembali dan segera ditindaklanjuti, karena ini berkaitan dengan penggunaan uang negara.

Baca Juga: Duh, 5 SD Negeri di Ponorogo Tak Dapat Siswa Baru Tahun Ini

Sebelumnya, sejumlah keluhan dari masyarakat mengalir sejak pendaftaran di buka secara daring di hari pertama 5 Juni 2023, seperti alamat pendaftaran tidak bisa diakses atau aplikasinya eror.