Ratusan Suporter PSM Makassar Demo Tuntut Pembangunan Stadion di Rujab Gubernur Sulsel

SuaraSulsel.id - Ratusan suporter PSM Makassar mengepung Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan di Jalan Jendral Sudirman, Kota Makassar. Mereka menuntut pembangunan kembali Stadion Mattoanging.

Ratusan suporter terlihat mendatangi rumah jabatan menggunakan roda dua, Rabu, 8 Februari 2023, sore. Sambil membawa atribut, para suporter meneriakkan agar gubernur
berkomitmen membangun stadion.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemprov Sulsel Suherman mengatakan, para suporter sedang berkonvoi untuk merayakan Hari Ulang Tahun salah satu komunitas.

"Di saat bersamaan rombongan pak Gubernur sedang melintas, sehingga mereka mengikut di belakang," ujar Suherman.

Baca Juga: Dirugikan? Manajer Persebaya Yahya Alkatiri Respons Penundaan Laga Lawan PSIS Semarang: Sudah Siap Semua

Beruntung, para suporter tidak berhasil masuk ke dalam rumah jabatan. Personel Satpol PP langsung menghalau mereka dengan menutup pagar.

Suherman mengatakan tidak ada kerusakan fasilitas karena aksi tersebut. Suporter hanya menyampaikan aspirasinya.

"Mereka tidak demo, hanya sedang konvoi. Habis sampaikan unek-uneknya langsung bubar. Saya sudah koordinasi dengan Korlapnya," ungkapnya.

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Sulsel Andi Darmawan Bintang mengatakan, Pemprov Sulsel komitmen untuk melanjutkan pembangunan stadion.

Kata Wawan, stadion adalah salah satu proyek prioritas Pemprov Sulsel. Tahun ini kembali dianggarkan Rp60 miliar lebih.

Baca Juga: Stadion Galuh Ciamis Disebut Jadi Calon Markas Persib di Sisa BRI Liga 1, Begini Penjelasannya

"Stadion itu menjadi prioritas kita. Pembangunannya tetap dilanjutkan," ujar Wawan, sapaan akrabnya.

Ia menjelaskan pembangunan sempat terkendala karena proses tender yang gagal dua kali. Kemudian ada gugatan perdata dari pihak lain.

Jika kembali gagal tender tahun ini, maka tidak menutup kemungkinan Pemprov Sulsel akan mengambil opsi penunjukan langsung.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 38 Ayat 5 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2028, penunjukan langsung boleh dilaksanakan apabila proses lelang proyek mengalami kegagalan.

"Ada proses yang dilaksanakan tetapi itu gagal lelang. Kami menungu sampai bulan terakhir, ada kemarin yang mengatakan bahwa mau ditarik itu menjadi pembiayaan lain. Kita tetap menyimpan anggaran sampai dengan detik terakhir," ungkapnya.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing