SuaraSulsel.id - Wa Ode Sunartin, guru SDN 92 Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dipecat sebagai guru honorer. Setelah mengabdi selama 16 tahun.
Sunartin dipecat setelah mengeluh ke DPRD Kendari. Karena tidak lolos dalam pendataan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Mengutip Telisik.id -- jaringan Suara.com, Wa Ode Sunartin menceritakan duduk perkara yang dialaminya, bermula saat pendataan PPPK pada Agustus 2022 lalu, ia mengaku telah menyetorkan semua data diri yang dibutuhkan ke pihak operator SDN 92 Kendari, mulai dari ijazah, tanggal lahir hingga SK pengabdian sejak 2006, dan berkas-berkas lainnya.
Entah mengapa, saat Wa Ode Sunartin mengecek data dirinya ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Kendari, namanya tidak ditemukan oleh operator BKD, Setelah diperiksa, rupanya seluruh datanya telah berubah.
Baca Juga: Beratnya Tugas Seorang Guru, Ulasan Buku Mengajar tanpa Menggurui
Ia mengungkapkan, ijazah yang harusnya Diploma II guru kelas berubah menjadi ijazah SMP, sedangkan SK pengabdian yang harusnya tahun 2006 juga berubah menjadi tahun 2021, belum lagi tanggal lahir yang semestinya 24 Mei 1985 berubah menjadi 11 Juli 1985.
"Padahal semua data saya itu saya kasih melalui File PDF, kenapa bisa berubah semua. Akhirnya nama saya tidak ditemukan dalam sistem," beber Wa Ode Sunartin, Rabu (11/1/2023).
Atas kejadian tersebut, ia pun menduga ada upaya untuk menjegal dirinya agar tidak masuk sebagai PPPK. Mirisnya, sebelum pemecatan, dirinya dipindahkan ke mata pelajaran Penjaskes yang tidak linear dengan ijazahnya. Ia merasa semakin terpojok dan tak ada harapan lagi.
Wa Ode Sunartin pun mengeluhkan persoalan yang dialaminya itu ke DPRD Kota Kendari dan terjadilah rapat dengar pendapat (RDP) pada Desember 2022.
Dalam RDP yang difasilitasi oleh Komisi III DPRD Kendari itu dihadiri oleh Kepala SDN 92 Kendari, Siti Murni Nur, perwakilan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, serta pihak-pihak terkait. Kesimpulan RDP saat itu untuk mencarikan solusi terhadap Wa Ode Sunartin agar dicarikan kelas untuk dapat tercover sebagai PPPK.
"Kita sudah RDP dan rekomendasinya juga sudah ada," kata Ketua Komisi III DPRD Kendari, LM Rajab Jinik.
Berita Terkait
-
Batas Waktu Pencairan TPG Berapa Hari, Cek Fakta Benarkah Hanya 14 Hari
-
Pemerintah Lebih Pilih Guru ASN dan PPPK untuk Sekolah Rakyat, Ini Kata Mensos
-
Menteri Arifah Minta Kampus Lain Contoh UGM, Pecat Langsung Guru Besar Pelaku Pelecehan
-
Cabuli Mahasiswi, Mendiktisaintek Ungkap soal Status ASN Eks Guru Besar UGM Edy Meiyanto
-
Kurikulum Ganti Lagi? Serius Nih, Pendidikan Kita Uji Coba Terus?
Terpopuler
- Pemutihan Pajak Kendaraan Jatim 2025 Kapan Dibuka? Jangan sampai Ketinggalan, Cek Jadwalnya!
- Emil Audero Menyesal: Lebih Baik Ketimbang Tidak Sama Sekali
- Forum Purnawirawan Prajurit TNI Usul Pergantian Gibran hingga Tuntut Reshuffle Menteri Pro-Jokowi
- 5 Rekomendasi Moisturizer Indomaret, Anti Repot Cari Skincare buat Wajah Glowing
- Kata Anak Hotma Sitompul Soal Desiree Tarigan dan Bams Datang Melayat
Pilihan
-
AS Soroti Mangga Dua Jadi Lokasi Sarang Barang Bajakan, Mendag: Nanti Kita Cek!
-
Kronologi Anggota Ormas Intimidasi dan Lakukan Pemerasan Pabrik di Langkat
-
Jantung Logistik RI Kacau Balau Gara-gara Pelindo
-
Emansipasi Tanpa Harus Menyerupai Laki-Laki
-
Laga Sulit di Goodison Park: Ini Link Live Streaming Everton vs Manchester City
Terkini
-
BRI Dukung Batik Tulis Lokal Lamongan Menjangkau Pasar Global
-
Puskesmas Toraja Utara Diduga Tolak Jemput Pasien Kritis, Ini Kata Dinas Kesehatan
-
BRImo Versi Billingual Resmi Rilis, Simak Fitur Barunya Di Sini
-
Didukung BRI, Usaha Lokal Perhiasan Batu Alam Sukses Jangkau Pasar Internasional
-
Bertengkar dengan Istri, Pria Ini Cari Ketenangan di Jalan Tol Makassar