Jusuf Kalla: Tidak Boleh Main-main Pilih Presiden, Karena Menyangkut 270 Juta Penduduk Indonesia

SuaraSulsel.id - Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan, saat ini yang lebih penting adalah menyatukan kriteria apa saja yang harus dimiliki oleh pemimpin Indonesia pada masa depan.

"Dari tujuan besar itu baru kita tetapkan kriteria. Ini tidak boleh main-main karena menyangkut 270 juta jiwa penduduk Indonesia," tegas JK usai menghadiri makan malam 70 tahun Kalla Group di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (28/10).

Menurut JK, pemimpin Indonesia yang harus didukung adalah yang baik bisa membawa bangsa Indonesia menjadi lebih maju dan bertindak adil.

Pria kelahiran Bone, Sulawesi Selatan, itu lebih awal mengingatkan masyarakat Indonesia untuk tidak meributkan soal nama.

Baca Juga: PKS Usulkan Ahmad Heryawan jadi Cawapres Anies Baswedan di Pilpres 2024

JK menyebut secara rinci kriteria pertama yakni harus memiliki leadership atau kemampuan kepemimpinan yang kuat. Selanjutnya, calon pemimpin nantinya harus punya pengalaman.

"Karena tanpa pengalaman juga nanti susah," tambah Ketua Dewan Masjid Indonesia tersebut.

Kriteria ketiga, lanjut JK, adalah sosok yang memiliki tingkat kecerdasan dan kemampuan intelektual yang cukup baik. Sedangkan kriteria keempat adalah memiliki trade record yang baik.

"Itu saja dulu empat. Boleh ditambah tapi tujuan utama kita yang bisa membawa bangsa ini lebih baik," katanya lagi.

Setelah kriteria dan syarat sudah ditetapkan, baru melihat sosok yang pantas di pilih pada pilpres 2024 mendatang. "Setelah itu baru kita melihat dan ukur siapa yang paling pantas dipilih," imbuhnya sambil menyebut nama Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Puan Maharani.

Baca Juga: Gugatan Ijazah Palsu Presiden Jokowi Dicabut, Gibran: Padahal Seru Loh Itu, Menghibur

Ke depan, giliran masyarakat yang menilai dengan objektif soal kriteria dan nama calon presiden Indonesia pada 2024.

"Jangan dahulu anti ini anti itu. Kriterianya mana dahulu?" kata Kalla.

Saat ditanya soal sosok yang mendekati kriterianya, JK enggan mengungkapkan.

"Biarkan masyarakat saja yang menilai," pungkas Ketua Umum PMI Pusat tersebut.