Anggota DPRD Kendari Minta Pimpinan Pertamina Wilayah Sulawesi Tenggara Diganti

SuaraSulsel.id - Komisi III DPRD Kota Kendari gerah. Sudah beberapa kali menggelar rapat dengar pendapat dengan Pertamina, belum juga ada titik temu. Terkait persoalan kelangkaan BBM.

Mengutip Telisik.id -- jaringan Suara.com, kelangkaan BBM jenis solar masih menjadi persoalan di Kota Kendari.

Sejumlah SPBU di Kota Kendari selalu terlihat pemandangan truk mengantre solar. Harus menunggu hingga berjam-jam, bahkan tidak jarang hingga berhari-hari.

Senin (1/8/2022) puluhan sopir truk kembali berunjuk rasa di DPRD Kota Kendari. Memprotes dugaan penimbunan solar subsidi.

Baca Juga: Kisruh Kasus LNG, MAKI Sebut Yang Bermasalah LNG Mozambique

Para sopir yang tergabung dalam Persatuan Sopir Truk (Persot) meminta pemerintah mengawasi dan melarang truk penimbun solar subsidi yang mengantre.

Area Manager Comm, Rel and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Laode Syarifuddin Mursali, menyarankan masyarakat untuk melapor ke nomor pengaduan Pertamina. Apabila ada oknum yang menimbun BBM jenis solar. Hal ini menanggapi unjuk rasa yang dilakukan puluhan sopir truk di Kantor DPRD Kota Kendari.

Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari, LM Rajab Jinik pun geram membaca pernyataan tersebut.

Rajab mengatakan, dengan menyarankan masyarakat untuk melapor. Sama saja Pertamina melepas tanggung jawab.

Rajab mengungkapkan, sebagai penanggung jawab persoalan minyak di Sulawesi Tenggara khususnya di Kota Kendari, ketika Pertamina memeriksa SPBU, Pertamina pasti akan menemukan apakah ada oknum yang menimbun BBM atau tidak.

Baca Juga: Pertamina: Pendaftar Penerima Subsidi BBM di Sumsel Sudah 1.000 Kendaraan

Semua yang dikeluarkan SPBU terekam di mesin SPBU dan Pertamina tahu berapa kuota BBM yang disalurkan ke SPBU.

Mestinya Pertamina melakukan pemeriksaan ke SPBU. Sebagai bentuk tanggungjawabnya. Bukan meminta masyarakat untuk melapor.

DPRD Kendari tidak ingin persoalan ini berlarut-larut dan masyarakat dirugikan.

DPRD Kendari, kata Rajab, akan melakukan langkah tegas dengan berkoordinasi dengan Kementerian BUMN terkait persoalan yang terjadi. Sekaligus meminta Menteri BUMN Erick Thohir mengganti pimpinan Pertamina wilayah Sulawesi Tenggara.

"Karena dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya di dalam melakukan pengawasan saya pikir tidak jalan. Jujur bahwa saya akan terus bersama masyarakat karena RDP di Kota Kendari terhadap kelangkaan BBM sudah sangat banyak bahkan saya pernah pimpin RDP-nya," kata Rajab, Rabu (3/8/2022).

Tangki Rakitan

Ketua Persot Ramlan Djen Usman saat berunjuk rasa di DPRD Kota Kendari mengatakan, aksi pengisian solar subsidi dengan tangki rakitan sudah berjalan sekira dua tahun. Namun belum juga ada tindakan.

Dalam aksinya itu mereka menyampaikan 12 tuntutan, di antaranya meminta penghentian penggunaan nomor antrean solar. Karena banyaknya permainan curang antara petugas SPBU dan penimbun solar subsidi.

"Kami menolak pemakaian solar subsidi untuk truk kontainer, kami juga meminta pembatasan pengisian solar untuk kendaraan tertentu," ungkap para sopir dalam tuntutannya.

Menurut Ramlan, jika tidak dibatasi, sangat rawan penyelewengan karena masih banyak mobil yang ikut antrean memiliki tangki modifikasi yang bisa memuat solar hingga satu ton.