Anggota DPRD Kendari Minta Pimpinan Pertamina Wilayah Sulawesi Tenggara Diganti

SuaraSulsel.id - Komisi III DPRD Kota Kendari gerah. Sudah beberapa kali menggelar rapat dengar pendapat dengan Pertamina, belum juga ada titik temu. Terkait persoalan kelangkaan BBM.

Mengutip Telisik.id -- jaringan Suara.com, kelangkaan BBM jenis solar masih menjadi persoalan di Kota Kendari.

Sejumlah SPBU di Kota Kendari selalu terlihat pemandangan truk mengantre solar. Harus menunggu hingga berjam-jam, bahkan tidak jarang hingga berhari-hari.

Senin (1/8/2022) puluhan sopir truk kembali berunjuk rasa di DPRD Kota Kendari. Memprotes dugaan penimbunan solar subsidi.

Baca Juga: Kisruh Kasus LNG, MAKI Sebut Yang Bermasalah LNG Mozambique

Para sopir yang tergabung dalam Persatuan Sopir Truk (Persot) meminta pemerintah mengawasi dan melarang truk penimbun solar subsidi yang mengantre.

Area Manager Comm, Rel and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Laode Syarifuddin Mursali, menyarankan masyarakat untuk melapor ke nomor pengaduan Pertamina. Apabila ada oknum yang menimbun BBM jenis solar. Hal ini menanggapi unjuk rasa yang dilakukan puluhan sopir truk di Kantor DPRD Kota Kendari.

Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari, LM Rajab Jinik pun geram membaca pernyataan tersebut.

Rajab mengatakan, dengan menyarankan masyarakat untuk melapor. Sama saja Pertamina melepas tanggung jawab.

Rajab mengungkapkan, sebagai penanggung jawab persoalan minyak di Sulawesi Tenggara khususnya di Kota Kendari, ketika Pertamina memeriksa SPBU, Pertamina pasti akan menemukan apakah ada oknum yang menimbun BBM atau tidak.

Baca Juga: Pertamina: Pendaftar Penerima Subsidi BBM di Sumsel Sudah 1.000 Kendaraan

Semua yang dikeluarkan SPBU terekam di mesin SPBU dan Pertamina tahu berapa kuota BBM yang disalurkan ke SPBU.