Jusuf Kalla Tidak Mau PMI Tersandung Masalah Hukum Seperti ACT

SuaraSulsel.id - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) meminta kesiapan organisasi kemanusiaan tersebut untuk bersiap. Menjadi solusi dalam menghadapi isu besar bencana kemanusiaan yang akan dihadapi di masa mendatang.

Hal tersebut disampaikan JK usai membuka Mukernas PMI yang dihadiri oleh seluruh pengurus PMI di Indonesia. Baik melalui offline maupun online.

"PMI harus tampil ke depan dan menjadi bagian dari solusi persoalan kemanusiaan yang akan dihadapi di masa yang akan datang," kata JK di Hotel Luwansa Jakarta, Rabu, 27 Juli 2022.

Dalam kesempatan tersebut, JK kembali menyebutkan tiga bencana besar yang akan terjadi di masa mendatang dan berdampak langsung pada kemanusiaan.

Baca Juga: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Minta Laporan Kasus Bayi Meninggal di RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar

Pertama, Covid-19 yang variannya terus berkembang. Tak heran jika dalam tiga hari terakhir, data Covid-19 di seluruh dunia mengalami peningkatan, termasuk di Indonesia. Yang kedua, lanjut JK, adalah perubahan iklim yang menjadi pemicu terjadinya bencana alam.

"Di Eropa saat ini banyak yang meninggal karena suhunya naik lebih dari 40 derajat. Kemudian di beberapa negara juga terjadi kebakaran akibat suhu yang tinggi," sebut JK.

Kemudian yang ketiga adalah konflik baik dalam negara maupun antar negara. JK berpendapat ketiga hal itu berpengaruh langsung pada manusia dengan segala implikasinya.

"Makanya sekali lagi kita harus siap tampil ke depan untuk itu. Karena itu PMI harus meningkatkan kemampuan di level kepengurusan, sukarelawan maupun para staf profesional," tegasnya.

Singgung Kasus ACT

Baca Juga: Rumah Sakit Ungkap Jenis Cairan yang Disuntikkan Perawat ke Bayi yang Meninggal di Makassar

JK menambahkan, bahwa secara natural isu kemanusiaan akan menjadi isu universal dan isu global. Itu yang menjadi alasan gerakan palang merah internasional mendorong kesiapan national society, seperti PMI, untuk meningkatkann kapasitas dan mampu bekerjasama dengan memanfaatkan sumber daya global.

"Dampaknya adalah bahwa kerja sama internasional akan semakin terbuka dalam mengatasi berbagai isu kemanusiaan," terang JK.

Sebagai organisasi nasional yang bergerak untuk kemanusiaan, JK bersyukur sebab PMI masih dipercaya oleh masyarakat Indonesia utamanya dalam melakukan gerakan kemanusiaan.

Sehingga JK mengingatkan untuk menjaga kepercayaan tersebut. Ia tidak menginginkan siapa pun orang PMI yang terganjal masalah hukum. Karena tidak profesional dalam menjalankan amanah di PMI.

"Kita harus berkaca pada ACT yang terkena masalah hukum karena dana yang dikumpulkan justru digunakan untuk maksud yang lain," katanya lagi.

"Olehnya itu, pengelolaan dana bantuan, donasi dan sumbangan bencana harus kita jaga setransparan mungkin serta termasuk akuntabilitasnya," imbuhnya.

Bagi JK, PMI tidak mungkin bisa menjalankan seluruh tugas kemanusiaan tanpa bantuan dari masyarakat.

Sehingga ia mengimbau kepada seluruh pengurus PMI disemua tingkatan untuk menjaga hubungan dengan semua pihak, seperti pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, eksekutif hingga legislatif.

"Itu semua adalah mitra kita semua dan kita harus menjalin dan menjaga hubungan baik dengan mereka," pungkasnya.