Indonesia dan Thailand Bahas Rencana Perubahan Status Pandemi Covid-19 ke Endemi

SuaraSulsel.id - Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua Senat Kerajaan Thailand Pornpetch Wichitchonlachai, bertukar informasi mengenai rencana mengubah status pandemi Covid-19 jadi endemi di negara masing-masing dalam pertemuan bilateral di Bali, Rabu 23 Maret 2022.

Dalam pertemuan tersebut, yang digelar di sela-sela Sidang Majelis Ke-144 Inter-Parliamentary Union (IPU), mereka berdua sepakat masa transisi itu perlu disiapkan dengan matang. Demi memastikan berbagai program pemulihan berjalan efektif.

“Berbagai penyesuaian saat ini telah dilakukan Indonesia. DPR RI ikut melakukan pengawasan terhadap upaya pemerintah yang sedang menyusun roadmap (peta jalan, Red.) dalam rangka menuju situasi endemi,” kata Puan membagikan hasil pembicaraannya dengan Wichitchonlachai.

Dalam pertemuan itu, mereka juga berbagi pengalaman mengenai pemulihan sektor pariwisata di negara masing-masing mengingat itu jadi salah satu sumber devisa utama dua negara.

Baca Juga: Riset: 98% Pekerja Indonesia Butuh Pelatihan Digital

“Saya mendorong kerja sama dua negara dalam rangka revitalisasi pariwisata,” kata Puan.

Di samping pariwisata, dia juga mendorong peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi. Oleh karena itu, dia menyambut baik langkah Majelis Nasional Thailand yang menyetujui nota kesepahaman kerja sama pembentukan Kelompok Persahabatan Antar-Parlemen Indonesia dan Thailand.

Ia menyampaikan DPR RI saat ini masih mengkaji MoU itu dan naskah rancangannya akan rampung dalam waktu dekat.

Di sela-sela Sidang Majelis Ke-144 IPU, Rabu, dia juga mengadakan pertemuan bilateral dengan Ketua DPR Kuwait, Marzouq Ali Al Ghanim. Puan, dalam pertemuan itu, mendukung kebijakan pemberdayaan perempuan di Kuwait.

“Kami melihat pemberdayaan perempuan berkontribusi besar bagi perdamaian, demokrasi, dan hak asasi manusia, dan penanganan Covid-19,” kata dia.

Baca Juga: Demi Genjot Pariwisata, Indonesia Bakal Ubah Status Pandemi Covid-19 Menjadi Endemi

Namun, dua pihak sepakat bahwa pandemi Covid-19 menghambat beberapa program sehingga ada tujuan yang masih belum tercapai. “Ini tantangan kita bersama yang harus terus menjadi perhatian. Kerja sama antarnegara, termasuk lewat parlemen akan membantu mengatasi tantangan itu,” kata dia.