Scroll untuk membaca artikel
Muhammad Yunus
Rabu, 02 Maret 2022 | 08:52 WIB
Jokowi tetapkan Hari Penegakan Kedaulatan Negara (Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden)

SuaraSulsel.id - Meski beberapa indikator pengendalian COVID-19 menunjukkan perbaikan. Namun pemerintah tidak akan tergesa-gesa memutuskan status pandemi menjadi endemi.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abraham Wirotomo menegaskan, seluruh keputusan apapun didasarkan pada data science dan kalkulasi yang matang.

"Mengenai perubahan status pandemi menjadi endemi, bapak Presiden menekankan kita tidak perlu tergesa-gesa dan memperhatikan aspek kehati-hatian," tegas Abraham, di Gedung Bina Graha Jakarta, Rabu 2 Maret 2022.

"Presiden tidak mau kita sampai kembali ke situasi pada awal pandemi," ujarnya.

Baca Juga: KSAL Laksamana Yudo Margono: Teguran Presiden Harus Ditindaklanjuti Secara Serius

Abraham mengatakan, pemerintah selalu memonitor dengan detail perkembangan COVID-19 di Indonesia maupun di negara lain.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga melibatkan para pakar dalam mengambil setiap kebijakan. Terutama dalam penentuan status pandemi.

"Jika memang data-data ilmiah dan analisa pakar menunjukan kondisi terus membaik, maka relaksasi juga akan semakin dibuka," tuturnya.

Sebagai informasi, data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebutkan, jumlah kasus COVID-19 hari hingga pasien rawat inap terus menurun dari hari ke hari.

Per Selasa (1/3), total Bed Occupancy Rate BOR) COVID19 secara nasional turun menjadi 34 persen dari hari sebelumnya, yakni 35 persen. Begitu pula dengan kasus konfirmasi harian yang kembali turun menjadi 24.728 kasus.

Baca Juga: Presiden Jokowi Minta Ibu-ibu TNI-Polri Tidak Sembarang Undang Penceramah Radikal, Begini Tanggapan TNI

Load More