SuaraSulsel.id - Kota Kendari, Sulawesi Tenggara akan menerima pasokan 33.480 liter minyak goreng dari pemerintah pusat pada awal Maret 2022 untuk mengatasi kelangkaan di pasar setempat.
Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi atau Disperindagkop Kota Kendari, Ambo Aco Palinrungi mengharapkan kedatangan minyak goreng tersebut bisa mengatasi kelangkaan yang saat ini masih terjadi.
"Pemerintah pusat bakal mengirimkan pasokan minyak goreng ke Kota Kendari sebanyak 33.480 liter," kata Ambo Aco di Kendari, Sabtu (26/2/2022).
Dia menyampaikan pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan RI bekerja sama dengan pabrik minyak goreng akan mengirim 33.480 liter ke Kota Kendari.
Baca Juga: Operasi Pasar Awal Maret, Pemprov Sumut Bakal Gelontorkan 1,520 Juta Liter Minyak Goreng
Ambo menjelaskan puluhan ribu minyak goreng tersebut nantinya bakal di salurkan ke distributor yang ada di daerah tersebut yaitu PT Surapandang Kendari.
Menurut dia, kelangkaan minyak goreng di Kota Kendari terjadi bukan karena adanya orang tidak bertanggung jawab melakukan penimbunan tetapi memang akibat kekosongan stok.
"Kelangkaan minyak goreng baik di ritel-ritel modern maupun di pasar tradisional di Kendari lebih disebabkan stok minyak goreng di tingkat distributor kosong," ujar dia.
Ia berharap masyarakat agar tidak panik dengan kelangkaan minyak goreng karena kebutuhan minyak goreng di Kota Kendari segera terpenuhi dalam sepekan ke depan.
Sebelumnya, Wali Kota Kendari Sulawesi Tenggara Sulkarnain Kadir mengatakan bahwa saat ini stok minyak goreng di daerah itu aman karena pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menetralisir kelangkaan yang terjadi.
Baca Juga: Selidiki Kelangkaan Minyak Goreng di Pasaran, Polres Jaksel Bentuk Tim Khusus
"Alhamdulillah di Kota Kendari kami sudah melakukan pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah pusat. Sudah ada stok yang disiapkan untuk menetralisir," katanya.
Dia menyebut stok minyak goreng yang sudah disiapkan itu nantinya akan disalurkan ke pasar-pasar dan toko-toko, sembari melakukan operasi pasar.
Wali Kota meminta agar masyarakat tidak khawatir dan tidak perlu berbelanja minyak goreng secara berlebihan atau di luar dari kebutuhan.
"Tidak usah khawatir, kami berusaha untuk menjaga ketersediaan. Alhamdulillah sampai hari ini sebenarnya siap, hanya saja kami mengantisipasi ketika masyarakat membeli secara berlebihan (panic buying)," demikian Sulkarmain Kadir. (Antara)
Berita Terkait
-
Mendag Ancam Distributor Minyak Goreng MinyaKita yang Jual di Atas HET
-
Bahaya Menyimpan Minyak Goreng Dekat Kompor, Berisiko Bagi Kesehatan!
-
Hadir di Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemda, Prabowo Bicara soal Kesempatan Pertamanya
-
Pabrik Minyak Goreng di Bekasi Ludes Terbakar, RS Polri Terima 12 Kantong Mayat Berisi Potongan Tubuh Korban
-
PLN Siapkan Listrik Bersih untuk Hilirisasi Mineral Smelter Antam di Kolaka, Sultra
Terpopuler
- Dicoret Shin Tae-yong 2 Kali dari Timnas Indonesia, Eliano Reijnders: Sebenarnya Saya...
- Momen Suporter Arab Saudi Heran Lihat Fans Timnas Indonesia Salat di SUGBK
- Elkan Baggott: Hanya Ada Satu Keputusan yang Akan Terjadi
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Kekayaan AM Hendropriyono Mertua Andika Perkasa, Hartanya Diwariskan ke Menantu
Pilihan
-
Dua Juara Liga Champions Plus 5 Klub Eropa Berlomba Rekrut Mees Hilgers
-
5 Rekomendasi HP Infinix Sejutaan dengan Baterai 5.000 mAh dan Memori 128 GB Terbaik November 2024
-
Kenapa KoinWorks Bisa Berikan Pinjaman Kepada Satu Orang dengan 279 KTP Palsu?
-
Tol Akses IKN Difungsionalkan Mei 2025, Belum Dikenakan Tarif
-
PHK Meledak, Klaim BPJS Ketenagakerjaan Tembus Rp 289 Miliar
Terkini
-
Sosok Kasatreskrim AKP Ryanto Ulil Anshar Yang Ditembak Mati Rekannya Sendiri
-
Dikenal Religius, Oknum Dosen Unhas Lecehkan Mahasiswi Saat Bimbingan Skripsi
-
Memanas! Dua Mantan Wali Kota Parepare Saling "Buka Aib" di Rapat Komisi II DPR RI
-
Bye-bye Stadion Mattoanging, Welcome Stadion Sudiang 2025!
-
Polri Tegaskan Netralitas di Pilkada 2024, Ancam Tindak Tegas Anggota yang Berpolitik Praktis