Walhi Sulawesi Selatan: Pemulihan Kawasan Mangrove Harus Didukung Aturan yang Kuat

SuaraSulsel.id - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Selatan mendorong penguatan aturan perlindungan mangrove atau bakau. Agar kedepan program pemulihan dan perlindungannya dapat berjalan maksimal.

Direktur Eksekutif Walhi Sulsel Muhammad Al Amin di Makassar, mengatakan hal itu menanggapi kesepakatan menggandeng Bank Dunia dalam proyek mangrove untuk ketahanan masyarakat di kawasan pesisir.

"Jika ingin membantu pemulihan mangrove, maka harus didukung kebijakan perlindungan yang kuat. Jika sudah kuat baru konservasi agar hasilnya lebih maksimal. Sejauh ini kita lihat sistem perlindungannya masih lemah," ujar Amin, Senin 21 Februari 2022.

Pihaknya mendukung upaya-upaya pemerintah dalam pemulihan ataupun konservasi mangrove. Karena memang begitu penting dalam menjaga lingkungan kedepan.

Baca Juga: Jenazah Made Toka Ditemukan Tersangkur di Akar Mangrove Tabanan

Namun pihaknya mengingatkan agar upaya rehabilitasi mangrove didukung aturan yang kuat, sehingga hasilnya akan semakin maksimal.

"Proyek penanaman mangrove atau konservasi itu harus sejalan dengan model pembangunan yang dijalankan di Indonesia," ujarnya.

Pengendalian perubahan iklim melalui rehabilitasi mangrove akan menjadi isu utama pada Presidensi G20 Indonesia.

Pemerintah Indonesia juga menjadikan mangrove sebagai show case kepada para pemimpin negara-negara yang tergabung dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Indonesia tahun ini.

Perubahan Iklim

Baca Juga: Pidato di One Ocean Summit Prancis, Jokowi Sampaikan Komitmennya Mengurangi 70 Persen Sampah Plastik Laut

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Selatan berharap Presiden Joko Widodo mewakili negara berkembang, bersikap tegas menyikapi dampak yang dirasakan masyarakat atas perubahan iklim pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

Direktur Eksekutif Walhi Sulsel Muhammad Al Amin mengatakan, perubahan iklim akibat gencarnya industri negara negara maju. Membuat masyarakat di pesisir dan pedesaan mengalami kesulitan ekonomi.

"Krisis iklim saat ini paling merugikan negara berkembang dan pesisir termasuk Indonesia. Masyarakat pesisir contohnya, hasil tangkapan turun drastis dan bahkan kadang kala tidak bisa melaut karena cuaca ekstrem," katanya.

Begitupun dengan kondisi petani, menurut Al Amin, hasil pertanian petani seperti cengkeh, coklat dan sebagainya ikut terpengaruh perubahan iklim.

Untuk itu, Al Amin berharap G20 yang digelar di Tanah Air dapat dimaksimalkan. Sebagai momentum untuk serius dalam menangani krisis iklim di dunia. Terrmasuk mendorong negara-negara peserta G20 untuk terlibat secara nyata dalam mengatasi isu yang begitu vital tersebut.

Pihaknya berharap Presiden Jokowi meminta komitmen negara maju untuk menurunkan gas emisi dengan tentunya pengurangan penggunaan bahan bakar fosil.

"Termasuk meminta negara maju untuk memberikan dukungan kepada negara-negara terdampak, dalam upaya penanganan krisis iklim," jelasnya. (Antara)